SULTRAKINI.COM: JAKARTA-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2024 serta Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang juga merupakan Ketua Harian KNEKS, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Acara ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, dalam laporannya menjelaskan bahwa KNEKS telah berhasil merealisasikan 13 program prioritas pada Oktober 2024, yang berfokus pada penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Program tersebut meliputi kodifikasi data industri produk halal, percepatan sertifikasi halal UMK, hingga transformasi digital untuk BMT/IKMS 4.0. Selain itu, hingga September 2024, KNEKS telah membentuk 31 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 31 provinsi sebagai upaya memperkuat ekonomi syariah di tingkat lokal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang, dengan dukungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program-program seperti kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara menjadi contoh konkret dorongan pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk turut mengembangkan industri halal sebagai bagian dari tujuan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menambahkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Menurutnya, ekonomi syariah bisa menjadi arus baru yang memperkuat ketahanan perekonomian nasional di tengah tantangan global. Ia juga memberikan tiga arahan utama: pembangunan ekosistem industri halal di daerah, peningkatan komitmen pimpinan daerah dalam akselerasi ekonomi syariah, dan optimalisasi dana sosial syariah untuk pengentasan kemiskinan.
Menanggapi arahan tersebut, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menyatakan komitmennya untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam yang akan dilengkapi dengan stall UMKM modern serta sertifikasi halal. Pemerintah Provinsi dan Bank Indonesia Sultra juga akan memberikan dukungan untuk pengelolaan fasilitas tersebut.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, serta sejumlah Gubernur dan Ketua KDEKS dari seluruh Indonesia.
Laporan: Riswan