(Kader HMI Cabang Yogyakarta)
[email protected]
“Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga, Politik dinasti lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan turun temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.”
Politik Dinasti Sebuah Upaya Mengebiri Demokrasi
Berikut merupakan penggalan tentang “Pengertian Politik Dinasti” yang ditulis Mahkamah Konstitusi dalam web resminya MahkamahKonstitusi.go.id.
Diawal tahun2018 isu-isu mengenai politik dinasti sedang panas-panasnya dibahas berbagaikalangan di masyarakat, tidak heran lagi karena 2018 merupakan tahun politikyang dimana sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak diseluruh Indonesia, isu politik dinasti ini memang seakan menjadi “langganan”pemilu di Indonesia, wajar saja karena praktek poltik dinasti sangat marakterjadi di berbagai daerah di Indonesia. Isu inipun selalu dikaitkan olehcalon-calon petahana (incumbent) karena dianggap mempunyai kewenangandalam pemerintahan yang membuatnya mempunyai peluang besar untuk melakukanpraktek politik dinasti.
Anggapantersebut tentu tidak salah, karena kenyataannya sangat banyak petahana (incumbent)yang terbukti melakukan praktik tersebut termasuk di Indonesia, yang dimanahampir semuanya berakhir dengan tidak “baik”. Contoh saja, politik dinasti yangdibangun oleh Gubernur Riau Anas Maamun, Politik dinasti Gubernur Banten RatuAtut Choisyiyah, Politik dinasti yang dianggap paling rapi dan sistematis diKlaten, politik dinasti Bupati Bangkalan Fuad Amin yang telah memimpin selama 2periode yang mengupayakan anaknya Makmun Ibnu Fuad sebagai pemegang jabatannyaselanjutnya, Fuad pun sukses menjadikan anaknya atau adik dari Makmun IbnuFuad, Abdul Latif Imron menjadi Wakil Ketua DPRD Bangkalan, dan yang palingbaru yang terjadi di Sulawesi Tenggara, Walikota Kota Kendari Adriatma DwiPutra ( ADP ) tertangkap bersama Asrun yang merupakan Calon Gubernur SulawesiTenggara yang tidak lain adalah ayahnya yang juga merupakan mantan WalikotaKota Kendari yang menjabat selama 2 periode terjaring dalam Operasi TangkapTangan KPK yang kini statusnya telah menjadi tersangka.
Jadi tidaksalah apabila dikatakan, “politik dinasti merupakan fenomena politik yangpaling rawan menghasilkan pemerintahan yang korup”. Menurut saya pribadi, politikdinasti merupakan upaya mengebiri demokrasi yang tidak bisa kita biarkan,karena regenerasi kepemimpinan amat sangat diperlukan untuk kemajuan suatudaerah/negara, bukan berarti anak seorang pemimpin daerah/negara tidak bolehmenjadi seorang pemimpin daerah/negara. Selama ia mampu, kenapa tidak. Walaupunresiko pemerintahan yang korup sangat memungkinkan untuk terjadi.
Lalu, apakahtidak ada peraturan perundang-undangan yang secara gamblang melarang praktekpolitik dinasti? Sebenarnya ada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 hurufr atau yang biasa disebut sebagai pasal “politik dinasti” mengatur hal inidengan membatasi paslon yang memiliki ikatan darah dengan Incumbentuntuk menjabat kecuali telah melewati jeda 1 kali jabatan. Namun sayangnya Pasalini kemudian dihapuskan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan KonstitusiUUD 1945.
Lalu apakahtidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang praktek politik dinasti?Sejauh yang saya ketahui saat ini, Tidak Ada. Artinya politik dinasti tidakdilarang? Tentu Tidak! Lalu apakah bisa praktek politik dinasti dicegah? Tentubisa! Jika tidak dapat dicegah dengan hukum maka politik dinasti dapat kitacegah dengan kerja-kerja politik seperti misalnya partai politik tidakmemkasakan mengusung calon yang berasal dari politik dinasti yang tidakberkompeten dan buta integritas. Bagaimana jika telah ada partai politik yangmengusung calon yang berasal dari politik dinasti? Disinilah peran besarmasyarakat menunjukan kekuatannya, menunjukan posisinya sebagai pemegangjabatan tertinggi dalam sebuah negara, apabila masyarakat telah jenuh ataubahkan muak dengan dengan pemimpin yang korup, mari bersama-sama mencegahnya,golput bukan jawaban terbaik, tetapi berhenti memilih pasangan dari politikdinasti dan memilih pasangan calon dengan menganalisa berdasarkan kompetensi,integritas, kapabilitas dan tentu pengalaman merupakan jawaban terbaik.
