SULTRAKINI.COM: KONAWE KEPULAUAN – Puluhan Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara, belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan keuangan Dana Desa (DD) tahap pertama. Akibatnya, menghambat proses pencairan tahapan selanjutnya guna mempertahankan lajunya pembangunan tingkat desa. Ironinya, Desa yang belum menyerahkan SPJ adalah pelaksana desa dari unsur PNS yang menjabat di 62 desa.
Menanggapi hal ini Bupati Konkep, Amrullah menegaskan proses pencairan tahap dua sudah ditandatanganinya dan akan dicairkan dalam waktu dekat. Namun dirinya enggan membeberkan terkait desa mana yang belum menyerahkan laporan keuangan tersebut.
“Kalau soal berapa kepala desa pelaksana yang belum tuntas SPJnya maka ini teknis DPMD. Saya tidak tahu persis berapa jumlah pelaksana desa yang belum ada laporan keuangannya. Hanya saja, saya ingin tegaskan pencairan tahap dua ini menuntaskan pembayaran yang dilaksanakan tahap pertama. Jadi kalau DD sudah ditransfer ke rekening Pemda, maka sudah bisa ditransfer ke rekening masing-masing desa,” jelasnya usai melantik 60 Kades terpilih hasil pemilihan serentak, Rabu (22/11/2017).
Kepala Inspektorat Konkep, Yakup Toarima mengakui masih banyak pelaksana desa dari unsur PNS belum melaporkan SPJnya, sehingga berdampak pada pencairan DD tahap dua. Di momen pelantikan itu juga, dia mengingatkan sehubungan kesiapan DD tahap dua untuk digunakan dengan syarat membuka rekening baru. Sedangkan untuk pertanggungjawaban tahap satu, sepenuhnya akan jadi wilayah pengawasannya.
“Jadi SPJ tahap satu sepenuhnya tanggung jawab pelaksana desa dan ini sudah jadi wilayah pengawasan kami. Kami akan bekerja dengan baik dan transparan, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada sangsi hukum,” ucap Yakup di lokasi pelantikan.
(Baca juga: Penyidik Agendakan Gelar Perkara Terkait Dugaan Kasus Penyerobotan Lahan di Konkep)
Laporan: Kalvin
