SULTRAKINI.COM: BAUBAU – Transaksi manual pembayaran pajak, tagihan PDAM, samsat, dan pembayaran lain-lain yang pada akhirnya berujung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering menyita waktu masyarakat karena harus antre dan menunggu panjangnya prosedur ketika hendak melakukan pembayaran.
Hal ini tidak jarang menjadi alasan masyarakat dengan berbagai kesibukan tidak dapat menyempatkan diri menyelesaikan kewajiban tersebut. Denda keterlambatan pembayarannyapun mau tidak mau harus dibayar.
Dalam mempermudah transaksi tersebut, Bank Indonesia kepada Pemerintah Kota Baubau menawarkan transaksi Qris, yaitu transaksi pembayaran digital.
Plt Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, mengatakan transaksi digital ini perlu dilakukan karena selain mempermudah masyarakat dalam pembayaran juga menghindari kebocoran dana di berbagai instansi pemerintahan.
“Bagaimana kita memaksimalkan pendapatan kita agar tidak terjadi kebocoran karena terverifikasi melakui transaksi ini,” ucapnya usai mengikuti rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Program Pemda Digital 2022 bersama Bank Indonesia Sultra di Aula Rapat Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata pada Jumat (28 Januari 2022).
Adanya pembayaran ini, kata Monianse, masyarakat tidak perlu lagi datang di lokasi pembayaran tetapi langsung melakukannya di rumah masing-masing melalui handphone. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pada pembayaran itu sendiri.
“Kadang-kadang yang menjadi hambatan kita datang itu karena jauh, antre, tidak ada kesempatan, cara seperti ini tidak perlu antre, kita bisa mengaksesnya karena kita menggenggamnya,” tambah Monianse.
Deputi Pimpinan Bank Indonesia Sultra, Aryo Wibowo, mengatakan untuk mematangkan rencana tersebut pihaknya akan mengundang semua kota/kabupaten di Sultra untuk mendengarkan secara langsung penjelasan dari Kemendagri pada 24 Februari nanti.
“Akan dijelaskan langsung oleh kemendagri termasuk cara mengisi data-datanya yang akan diisi setiap semester,” ujar Aryo.
Qris, kata Aryo, merupakan salah satu andalan BI untuk mengembangkan daerah, di mana masyarakat dengan mudah melakukan pembayaran ataupun belanja.
Dirinya berharap Qris juga digunakan oleh UMKM dalam mempermudah pembayaran atau transaksi lainnya, sehingga pembayaran elektronik ini mudah dipraktikan oleh masyarakat. Saat ini pemerintah daerah juga sedang menyiapkan segala sesuatu dalam upaya percepatan perluasan digitalisasi daerah.
“Kemarin BPD Sultra lagi diminta untuk kekuatan andalan teknologinya dan keamanannya,” tambahnya. (C)
(Baca juga: BI Sultra Komitmen Membangun Digitalisasi Transaksi dan Green Economy Pulihkan Ekonomi)
Laporan: Aisyah Welina
Editor: Sarini Ido
