SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Laode M Rajiun Tumada mengaku tak ada rasa penyesalan dan kecewa akibat dipecat sebagai Ketua DPD PAN Muna Barat oleh Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada 22 Februari 2018.
Menurutnya, keputusan tersebut tak mempengaruhi karir politiknya. Malahan dia merasa diuntungkan telah keluar dari lingkaran ‘partai dinasti’. Dia mengaku, PAN Sultra dibawah kepemimpinan DPW Sultra, Abdul Rahman Saleh dan Sekretaris DPW PAN Sultra, Adriatma Dwi Putra tak memberikan kontribusi yang signifikan bagi dirinya saat menjadi calon Bupati Mubar 2017 lalu.
“Saya ini bupati dipecat dari partai, saya tetap jadi bupati dan saya berhak memilih partai lain,” kata Rajiun, Jumat (23/2/2018).
(Baca: DPW PAN Tegaskan Alasan Penonaktifan Rajiun Karena Dua Hal)
(Baca juga: Kader PAN Mubar Mengundurkan Diri Massal Usai Rajiun Dinonaktifkan)
Meski demikian, dia berharap persoalan yang dialaminya tak terjadi dengan rekan kader lainnya.
“Kalau partai mau besar, hilangkan dinasti kepartaian, untuk apa kita berpartai jika mereka tidak bisa memberikan kebebasan dalam partai, boleh kita ada disitu namun kita harus tunduk dan patuh dengan konsep politik dinasti yang mereka bangun,” lanjut Rajiun.
Usai dipecat sebagai Ketua DPD PAN Mubar, dirinya belum ada niatan untuk berlabuh ke partai lain. Dia mengaku masih fokus mendeklarasikan dan mensukseskan gerakan anti money politic dan dinasti politik. Namun sejumlah partai politik, rupanya mulai mengincar dirinya sebagai kader ketika resmi keluar dari PAN. Seperti, Partai Golkar dan Partai Nasdem. Sinyal kembali berpartai tetap ditunjukkan Rajiun, setelah pelaksanaan Pilgub.
Sementara saat ditanya mengenai arah dukungan politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra 2018, dirinya masih enggan berkomentar banyak. “Nanti dilihat kedepanya. Yang jelasnya arah pikiran dan komunikasi politik saya nanti diliat dari gerbong-gerbong saya, jika mereka ada dipasangan A, maka disitu arah dukungan saya,” kata Rajiun saat ditemui usai menyatakan mengundurkan diri.
Dia mengungkapkan, sejauh ini sejumlah daerah telah menyatakan diri untuk deklarasi bersama gerakan anti money politic dan politik sara, di antaranya Kabupaten Bombana, Konawe Utara, Kabupaten Konawe, dan Kota Kendari.
Laporan: Akhir Sanjaya
