SULTRAKINI.COM: KONAWE – Ratusan Kepala Desa (Kades) dan aparatnya menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kantor Bupati Konawe, Senin (4/6/2018). Mereka menuntut honor yang hingga kini tak kunjung cair.
Aksi awalnya berlangsung di depan gerbang masuk kantor Bupati. Saat massa hendak merangsek ke dalam, mereka dihadang puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Setelah beberapa menit berorasi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe, Jahiuddin akhirnya menemui massa aksi. Namun massa tak menerima jika mereka ditemui di luar pagar. Atas restu dari Jahiuddin pun pintu gerbang dibuka dan massa aksi langsung merangsek masuk ke kantor BPKAD.
Di kantor BPKAD, massa kembali meluapkan kekesalannya. Kades Anggohu, Dwi Setiawan, dalam orasinya mengatakan pihaknya datang bukan untuk mengemis. Tetapi meminta hak aparat desa yang telah bekerja.
“Kami hadir di sini untuk meminta hak kami, kami sudah bekerja melayani masyarakat, Sekarang mana hak kami,” teriaknya disahuti massa aksi lainnya.
Hal senada juga diungkapkan Kades Asaki, Jais yang merupakan koordinator massa aksi. Ia mengungkapkan, sesuai Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) bahwa, pembayaran honor kades dan aparatnya melalui ADD dibayarkan per triwulan.
“Akan tetapi hingga memasuki Juni saat ini belum pencairan anggaran. Padahal, Kades dan aparatnya juga mau lebaran,” tegasnya.
Selama orasi berlangsung, sempat terjadi keributan. Massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga, nyaris terlibat bentrok. Beruntung hal tersebut segera teratasi.
Aparat dan pihak Pemda sempat datang melobi massa aksi untuk masuk berdialog ke ruang rapat BPKAD. Namun massa menolaknya, dengan alasan tidak mau lagi bernegosiasi. Mereka menuntut honor mereka harus cair hari ini juga, paling lambat besok.
Tak lama berselang, Pelaksana Tugas Bupati Konawe Parinringi bersama Sekretaris Daerah Asriani Porosi dan Kepala BPKAD Jahiuddin, hadir di tengah massa aksi. Jahiuddin pun mencoba memenangkan massa dan memberi penjelasan.
“Beretikalah kalau mau sampaikan aspirasinya,” ujar Jahiuddin membuka pembicaraannya.
Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe itu menerangkan, honor ADD tidak ditahan. Hanya saja, memang kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran honor desa.
“Sejak saya dilantik (jadi kepala BPKAD beberapa waktu lalu, red) kondisi keuangan sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Ia menerangkan, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat setiap bulan hanya Rp59 miliar. Sebanyak Rp29 miliar dihabiskan untuk gaji pegawai. Namun belum selesai Jahiuddin menjelaskan, massa kembali ribut.
Kades Waturai, Rudi Latunggala langsung menimpali kalau mereka sudah bosan dengan alasan tidak ada anggaran. Sebab, beberapa hari sebelumnya juga pihaknya telah menggelar pertemuan dengan BPKAD namun hasilnya nihil.
“Kami tidak mau lagi dijanji. Kami tuntut hari ini cair,” tegasnya.
Mendapati tanggapan balik dari massa aksi, Pelaksana Tugas Bupati, Sekda, dan Kepala BPKAD langsung meninggalkan massa aksi. Massa pun sempat marah dengan aksi tersebut.
Namun massa kembali ditenangkan aparat. Massa pun diizinkan masuk ke ruangan BPKAD. Mereka lalu diarahkan untuk ke aula Inowa untuk berdialog dengan unsur pimpinan daerah.
Laporan: Mas Jaya
Editor: Sarini Ido
