Realisasi Insentif Usaha PEN Secara Nasional Mencapai 96%, di Sultra Rp2,25 Triliun

  • Bagikan
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Arif Wibawa (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Arif Wibawa (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)

Pemerintah melonggarkan likuiditas usaha masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Secara nasional telah mencapai Rp60,31 triliun sedangkan di Sulawesi Tenggara telah terealisasi Rp2,25 triliun.

SULTRAKINI.COM: Realisasi insentif usaha Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan pemerintah untuk membantu para pelaku usaha melonggarkan likuiditas usahanya di tengah pandemi COVID-19 secara nasional telah mencapai Rp60,31 triliun per 15 Oktober 2021, atau setara 96% dari pagu sebesari Rp62,83 triliun.

“Pembatasan kegiatan dan pandemi, kita ketahui, menimbulkan tekanan pada sosial ekonomi bagi masyarakat. Para pelaku usaha, banyak yang berkurang pendapatannya bahkan terpaksa mengalami kebangkrutan. Insentif usaha ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan membantu masyarakat khususnya di dunia usaha,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam siaran pers yang diterima Redaksi SultraKini.com, Sabtu (23 Oktober 2021).

Sementara itu, menurut catatan SultraKini.com, realisasi PEN 2021 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mencapai Rp2,25 triliun pada medio September 2021.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Arif Wibawa, mengatakan realisasi anggaran PEN di Sultra tertinggi pada klaster perlindungan sosial sebesar Rp1.430,68 miliar.

Insentif ini disalurkan pemerintah untuk membantu para pelaku usaha melonggarkan likuiditas usahanya di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, hal ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi dunia usaha agar pulih lebih cepat.

Baca:   BNNP Sultra Perkuat Kemitraan Dengan Penggiat Anti Narkoba Instasi Pemerintah 

Dalam penyaluran anggaran dimaksud, pemerintah juga memberikan relaksasi dari sisi perpajakan untuk memberikan ruang bagi perusahaan menghadapi tantangan di tengah pandemi COVID-19.

Adapun, ragam insentif yang diberikan pemerintah berikut realisasinya antara lain adalah :

● Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), telah dimanfaatkan 81.890

pemberi kerja

● Insentif PPh final UMKM DTP, sudah digunakan 124.209 Usaha Mikro, Kecil, dan

Menenangah (UMKM)

● Pembebasan PPh Pasal 22 impor, telah dimanfaatkan 9.490 wajib pajak

● Bea masuk DTP

● Pengurangan angsuran PPh Pasal 2, dimanfaatkan 57.529 wajib pajak

● Restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat, telah dimanfaatkan 2.419 wajib pajak

● Penurunan tarif PPh badan diakses seluruh wajib pajak

● PPN atas sewa unit di mal ditanggung pemerintah

Guna mendorong konsumsi kelas menengah terdapat insentif lainnya, yakni pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk kendaraan bermotor (mobil) dan PPN DTP untuk rumah.

Insentif PPN DTP rumah telah dimanfaatkan 768 penjual, sedangkan PPnBM DTP mobil oleh 6 penjual.

“Dengan membaiknya situasi COVID-19 di tanah air dan peningkatan kegiatan masyarakat, diharapkan daya beli daya masyarakat meningkat dan dunia usaha dapat segera bangkit.

Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, terus berkomitmen memperjuangkan pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja, dengan tetap mempertahankan prioritas pada perlindungan kesehatan,” ujar Menkominfo.

Baca:   BKKBN Sultra: Angka Stunting di Buton dan Busel Masih Tinggi

Secara umum, per 15 Oktober 2021, realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan PEN telah mencapai Rp428,21 triliun atau 57,5% dari pagu Rp744,77 triliun.

Penulis/Editor: M Djufri Rachim

  • Bagikan