SULTRAKINI.COM: KENDARI – Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhir tahun 31 Desember 2021 mencapai Rp2,6 triliun.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara, Joko Pramono, Senin (17 Januari 2022).
Joko Pramono, menyebutkan realisasi PEN di Sultra terdiri dari empat kluster yakni kluster kesehatan dengan realisasi PEN sebesar Rp220,84 miliar, kluster perlindungan sosial Rp1.494,86 miliar, kluster UMKM dan korporasi Rp262,04 miliar, dan kluster prioritas Rp642,36 miliar.
“Pada kluster kesehatan itu ada insentif nakes sebesar Rp6,61 miliar diterima 1.205 orang, dan ada klaim pasien sebanyak 2.232 pasien dengan nilai Rp214,23 miliar,” ujar Joko, Senin (17/1/2022).
Sedangkan yang diperuntuhkan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu pada kluster perlindungan sosial mulai dari penerima PKH telah disalurkan sebesar Rp261,42 miliar yang diterima 127.729 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BST Rp199,51 miliar diterima 118.978 KPM, Bansos Sembako sebanyak 166.410 KPM total senilai Rp284,31 miliar.
“Kemudian, kartu prakerja sebanyak 111.973 penerima dengan nilai realisasi Rp397,50 miliar, BLT Desa sebanyak 1.906 desa dan diterima 96.192 KPM dengan alokasi realisasi Rp339,77 miliar, BSU diterima 12.351 Tenaga Kerja (TK) sebesar Rp12,35 miliar,” kata Joko.
Selanjutnya kluster UMKM dan korporasi terdiri dari BPUM sebanyak 51.699 penerima dengan anggara realisasi Rp62,04 miliar, penempatan dana penyaluran kredit Rp446,64 miliar sebanyak 2.034 debitur dengan penempatan Rp200,00 miliar.
Sementara di kluster prioritas terdapat PKT yakni PUPR sebesar Rp502,48 miliar dan diterima 34.060 TK, Kementan sebesar Rp3,47 miliar diterima 523 TK, Kemenhub sebesar Rp91,02 miliar diterima 1.523 TK.
“Food estate termasuk kluster prioritas sebesar Rp45,39 miliar,” tambahnya.
Pada tahun 2022 ini, pemerintah menyiapkan anggaran PEN sebesar Rp451 triliun turun 39,44 persen jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat Rp744,77 triliun.
Disampaikam Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu (16 Januari 2022) bahwa anggaran tersebut telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo.
Adapun rincian program PEN terbagi menjadi tiga kluster utama, yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan memulihan ekonomi yang antara lain berisi insentif fiskal, dukungan UMKM dan korporasi.(B)
Laporan: Wa Rifin
Editor: Hasrul Tamrin
