SULTRAKINI.COM: KENDARI – Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara atau biasa dikenal dengan sapaan GTS adalah pria dengan karier politik yang cukup bersinar di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pria kelahiran 6 Juli 1968 mengawali karier politiknya dengan menjadi Anggota DPRD Konawe periode 2004-2009 di usianya ke 53 tahun.
GTS kembali menjadi anggota dewan untuk periode 2009-2014. Pada periode tersebut, karier politiknya semakin meroket. Di tengah jalan, pada 2013, dirinya ditetapkan secara resmi sebagai Ketua DPRD Konawe. Ia menggantikan posisi Kery Saiful Konggoasa yang saat itu menjabat Bupati Konawe.
Karier politik GTS makin cemerlang pada Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) periode 2014-2019. Ia menjadi anggota dewan dengan suara terbanyak, yakni lebih dari lima ribu suara. Perolehan tersebut adalah rekor terbanyak sejak Kabupaten Konawe berdiri dan belum tertandingi oleh caleg lainnya hingga kini. Hal itu pun memuluskan langkah GTS untuk kembali memimpin DPRD Konawe.
Di tengah masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPRD, GTS yang menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PAN Konawe didaulat untuk menakhodai partai berlambang matahari terbit itu pada 2016. GTS melanjutkan estafet kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa yang menakhodai PAN selama dua periode.
GTS kembali bersinar pada 2018. Ia dipinang Kery Saiful Konggoasa untuk mendampinginya sebagai calon Wakil Bupati pada Pilkada Konawe periode 2018-2023. Duet keduanya berhasil memenangkan pilkada dan menjadikan GTS sebagai orang nomor dua daerah lumbung beras Sultra tersebut.
Saat ini penetrasi politik Konawe untuk pilkada selanjutnya mulai memanas. Berbagai kandidat dari beragam latar belakang muncul ke permukaan memperkenalkan diri mereka. Di antara semuanya, GTS tentu dianggap sebagai kandidat paling kuat untuk meneruskan estafet kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa sebagai bupati Konawe. Mengingat, estafet yang sama telah mereka praktikan sejak menjabat di DPRD Konawe.
Apakah mimpi besar GTS adalah menjadi orang nomor satu di Kabupaten Konawe?
Saat ditanya awak media, GTS justru menggeleng dan menjawab bukan jabatan bupati yang jadi mimpi besarnya untuk Konawe. GTS menerangkan dengan penuh antusias bahwa impian terbesarnya untuk Konawe adalah mencetak tiga bupati, satu wali kota, tiga wakil bupati, satu wakil wali kota, dan 120 anggota DPRD yang di dalamnya ada empat ketua DPRD dan delapan wakil ketua DPRD.
Maksud dari perkataannya itu adalah GTS ingin memekarkan Konawe saat ini menjadi empat wilayah. Pembagian empat wilayah itu, kata dia, berdasarkan historis dari Kerajaan Konawe. Di masa lampau, wilayah Konawe terbagi atas empat penjuru. Di bagian timur disebut Tambo Losoano Oleo, bagian barat disebut Tambo Tepuliano Oleh, bagian kanan disebut Barata i Hana dan bagian kiri disebut Barata i Moeri.
Pembagian zonasi wilayah itu, kata GTS, menginspirasi dirinya untuk kembali mengimplementasikannya di masa sekarang. Untuk masa kini, konsep pemekaran Konawe akan dibagi menjadi Kota Madya Unaaha, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Barat, dan Kabupaten Konawe Timur Laut.
Kota Madya Unaaha akan meliputi area Kecamatan Unaaha, Wawotobi, Konawe, Anggaberi, dan Anggotoa. Sedangkan Kabupaten Konawe, meliputi wilayah Uepai, Lambuya, Omenbute, dan Puriala.
Sementara, Konawe Timur Laut, meliputi Kecamatan Wonggeduku Barat, Wonggeduku, Pondidaha, Amonggedo, Besulutu, Sampara, Morosi, Bondoala, Anggalomoare, dan Kecamatan Soropia. Terakhir wilayah Kabupaten Konawe Barat, meliputi Kecamatan, Tongauna, Tongauna Utara, Abuki, Padangguni, Asinua, Latoma, dan Kecamatan Routa.
Seberapa penting memekarkan Konawe menjadi empat daerah otonomi baru?
GTS memberikan satu ilustrasi. Saat ini, status jalan kabupaten di Konawe yang harus diperbaiki pemerintah kabupaten total panjangnya 1.066 kilometer. Dengan kemampuan daerah yang ada saat ini butuh bertahun-tahun lamanya bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut.
“Itupun belum selesai kita perbaiki semua jalan yang ada, jalan lainnya yang sudah kita perbaiki sebelumnya rusak lagi. Makanya tidak heran kalau persoalan jalan tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Adanya pemekaran masing-masing DOB, porsi jalan kabupaten yang harus dikerjakan akan terpecah pula. Masing-masing DOB bisa menuntaskan pengerjaan jalan di wilayahnya dengan kekuatan pendanaan yang memadai karena dukungan dana pusat.
Hal lain yang menurut GTS membuat isu pemekaran menjadi penting adalah terkait geopolitik di Konawe. Menurutnya, Konawe masih ada sikap egosentris kekeluargaan ketika hendak memilih pemimpin atau petinggi daerah. Sikap tersebut membuat daerah menjadi rawan perpecahan di kalangan bawah.
“Dengan memekarkan daerah, keluarga yang di bagian barat bisa menentukan pemimpinnya dari sesama rumpun keluarga. Begitupun dengan tiga wilayah lainnya. Kalau begitu kan tentram daerah ini,” terangnya.
GTS juga menambahkan, stok sumber daya manusia yang tersebar di empat penjuru wilayah Konawe nantinya bisa bersaing dengan sehat untuk duduk di kursi DPRD masing-masing daerah. Kalau biasanya untuk satu kabupaten Konawe hanya memperebutkan 30 kuris dewan, dengan pemekaran empat DOB akan ada 120 kursi yang diperebutkan. Hal itu belum termasuk distribusi jabatan-jabatan tinggi untuk ASN yang jumlahnya juga bisa mencapai ratusan.
“Kalau ruang untuk mengabdi terhadap daerah ini terbuka selebar-lebarnya, semuanya jadi enak dan Konawe akan kembali pada masa kejayaannya,” jelas ayah lima anak itu.
Bagaimana strategi GTS untuk mewujudkan impian tersebut?
Terkait hal itu, GTS mengaku saat ini Pemda Konawe telah mempersiapkannya yang tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Konawe 2018-2035.
Selanjutnya, GTS akan memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di Konawe. Menurutnya, dengan menjadi bupati ambisinya untuk memekarkan Konawe akan terbuka lebar. Sebab, kebijakan strategis terkait pemekaran akan melibatkan lebih banyak peran seorang bupati nantinya.
Menurutnya, jika kehendak di langit dan aspirasi di bumi selaras menjadikannya seorang bupati, langkah utama untuk membangun negeri para leluhur secara cepat dan simultan adalah memekarkan Konawe menjadi empat kabupaten. Gerbang timur, gerbang barat, gerbang selatan, dan gerbang utara.
“Jadi jabatan bupati itu hanya sebagai jembatan. Kalau misi ini berhasil di periode pertama saya nantinya, saya tidak butuh lanjut ke periode berikutnya. Saya mungkin akan ikut kontestasi ke DPR RI. Bermain pada tingkat nasional. Mengabdi untuk negara untuk kepentingan besar daerah,” ucapnya.
Aksinya yang saat ini meminta Gubernur Sultra agar membentuk Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD) juga adalah bagian dari rencana besar dari pemekaran Konawe. Menurutnya, 150 ribu hektare wilayah Konawe yang saat ini diduga dicaplok oleh tiga kabupaten tetangga (Konawe Utara, Kolaka Utara, dan Morowali) adalah bagian dari wilayah yang akan dimekarkan nantinya.
“Persoalan tapal batas hari ini adalah bagian dari perjuangan pemekaran Konawe. Kita kerja untuk masa depan Konawe, bukan untuk pencitraan,” tambah GTS. (Adv)
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
