Oleh: Dasmin Ekeng (Dosen Jurnalistik FISIP UHO)
Awal Desember 2020, saya iseng memantau beberapa jenis harga di internet. Misalnya harga kerbau, angka terendahnya kisaran Rp.17 juta, harga sapi Rp.11 juta, hingga harga suara menjelang 9 Desember 2020 antara Rp.50 ribu – Rp.500 ribu per kepala.
Ini iseng loh ya, tapi bila netijen yang budiman penasaran dengan kisaran harga di atas, yang punya paket data bisa juga langsung memastikan di mesin pencari internet. Semua terbuka tanpa ditutupi, bahkan algoritma dari kata kunci pencarian akan menuntun dengan banyak opsi.
Seorang kawan pernah berceloteh di story media sosialnya dengan sangat berapi-api, katanya demokrasi yang sehat lahir dari diskursus ruang publik yang terbuka. Diskusi gagasan konstruktif dan dialektis yang tumpah ruah dengan berbagai macam perspektif menjadi indikator keberadaan ruang publik.
Seharusnya calon pemimpin lahir dari ekstraksi ruang publik yang sehat ini. Artinya kualitas pemimpin bisa dilihat bagaimana dia hadir dan menuangkan gagasannya di ruang publik tersebut dan dapat diserap oleh warga masyarakat secara baik sehingga lahir konsensus atau kesepakatan kolektif.
Lalu pertanyaannya kemudian, apakah pemimpin kita saat ini lahir dari ruang tersebut? Sepertinya apa fenomena yang nampak di lapangan? Lalu bagaimana anti-tesisnya?
Celoteh kawan ini jika dipahami, sebenarnya cukup teoritis. Tapi saya akan coba terjemahkan dalam logika yang lebih sederhana, agar mudah dipahami.
Seberapa sering seorang tokoh politik muncul di ruang publik dengan segudang gagasan dan harapan yang ditawarkan kepada khalayak yang tepat sasaran, menjadi indikator bahwa tokoh tersebut diterima di setiap lintas komunitas warga masyarakat. Jika indikator ini bisa dipenuhi, saya pikir upaya fasilitasi massa saat hajatan demokrasi dapat diminimalisir. Bahkan yang akan terjadi sebaliknya, karena warga masyarakat merasa terwakilkan dengan fasilitas ruang publik sehingga mereka merasa perlu dan wajib untuk mendukung kandidat sesuai mimpi dan harapannya.
Jika dilihat dari sisi kritisnya, upaya fasilitasi massa ini justru menjadi bomerang bagi kelangsungan demokrasi kita. Kenapa, karena hal ini akan menjadi pembiasaan terhadap warga masyarakat untuk cenderung pasif terhadap kerja-kerja demokrasi kita kedepannya.
Di sisi lain, kerja-kerja fasilitasi massa ini sangat bersinggungan dengan politik uang. Memfasilitasi massa tentu butuh uang tidak sedikit, apalagi massa yang didatangkan berasal dari luar daerah.
Seperti sudah menjadi budaya setiap perhelatan pesta politik, aktivitas politik uang telah menjadi instrumen vital jalur ‘bawah tanah’ yang dinantikan setiap warga masyarakat menjelang pemilihan. Bahkan ada istilah ‘serangan fajar’, nama lain dari politik uang biasanya menyasar kalangan kaum sepuh dan pemilih mengambang.
Di kampung pak Umar misalnya, tempat saya berkunjung. Saya mendengar warga sekitar saling menimpali, bahwa diantara mereka belum menentukan pilihan atau mereka akan memilih jika ada salah satu kandidat atau tim relawan yang datang membawakan uang dalam jumlah tertentu.
Secara tidak sadar sebenarnya baik calon kandidat maupun tim sukses telah melakukan pembiasaan. Sehingga yang lahir kemudian bukan kesadaran tetapi sikap apatis terhadap masa depan demokrasi dan wajah politik kita.
Langkah yang harus dilakukan tentunya penyadartahuan pendidikan politik terhadap warga masyarakat. Pendidikan politik ini adalah bagian dari penanaman pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab kepada setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemahaman masyarakat saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka, dan semata-mata urusan pemerintah dan pemegang kebijakan. Sehingga banyak fenomena praktik politik uang masih subur. Ini salah satu indikator dari kurangnya kesadaran terhadap pendidikan politik.
Pendidikan politik ini tidak lepas dari peran-peran partai politik sebagai lembaga, alat dan mesin politik untuk memberikan penyadartahuan kepada masyarakat melalui penguatan kapasitas kader-kader partainya. Lalu peran akademisi memalui tangan dinginnya yang berkecimpung di dunia pendidikan formal. Tokoh masyarakat dan tokoh politik pun punya peran penting terutama dalam penguatan moril masyarakat.
Dengan sinergisitas dan kerja sama yang baik tiap aspek ini, maka ke depan praktik-praktik politik uang bisa ditekan. Sehingga jual beli suara dengan mematok harga dan nominal tertentu bisa diminimalisir. ***
