Rencana Pabrik Baterai dan Baja di Kolut Masuk Hutan Lindung, Apa Kata Gubernur Ali Mazi

  • Bagikan
Gubernur Sultra, Ali Mazi. (Foto: Dok Pemprov Sultra)

SULTRAKINI.COM: Gubernur Sulawesi Tenggara akan mendukung rencana pembangunan industri pabrik baterai dan baja di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut). Termasuk pengurusan lahan yang kabarnya ikut masuk kawasan hutan lindung.

Rencana pembangunan industri pabrik baterai dan baja di Kabupaten Kolut sempat dibahas bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sultra di salah satu hotel di Jakarta pada Senin (1 Agustus 2022). Gubernur Sultra, Ali Mazi serta Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang turut menyaksikan pembahasan itu.

Dilansir dari laman Pemprov Sultra pada Jumat (16 September 2022), rencara tersebut oleh PT Terra Paradisaea turut menggandeng China ENFI Engineering Corporation dengan total investasi Rp 130 triliun.

Konsorsium Indonesia-Tiongkok melalui perwakilan dari PT Terra Paradisaea, Choiril Arief Saleh, menerangkan rencana pembangunan smelter akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni mengalokasikan investasi Rp 6 triliun, kemudian Rp 24 triliun, dan tahap ketiga diperkirakan Rp 100 triliun.

Besarnya nilai investasi tersebut, Arief mengaku bisa membuka lapangan kerja yang cukup besar secara bertahap, mulai dari tiga tibu orang, lima ribu orang hingga tahap ketiga total tenaga kerja dibutuhkan mencapai 30 ribu orang.

“Ini akan menjadi kota baru, bayangkan saja hingga tahap ketiga perusahaan membuka lapangan pekerjaan 30 ribu, belum lagi dengan anak dan istri bisa berjumlah 100 ribu,” ucapnya.

Baca:   Klasemen Medali PON XX Papua: Semua Emas Sultra Didulang dari Dayung

Meski demikian, rencana pembangunan smelter di Kecamatan Tolala, Batu Putih, dan Kecamatan Pakue ini masuk kawasan hutan lindung. Pihaknya berharap, hal tersebut bisa didukung dan dibantu oleh pemerintah.

Menyahuti hal itu, Gubernur Sultra Ali Mazi mengamininya. Terlebih, kata dia, status perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional yang harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

“Saya pasti bantu, kalau masalah hutan lindung nanti kita lihat RT/RW-nya. Saya pasti akan bantu, kalau perlu sampai ke kementerian karena niatnya baik. Asalkan PT Terra Paradisaea ini serius, punya anggarannya, dan mau kerja,” ujarnya.

Bahkan Ali Mazi mengaku, jika memungkinkan dirinya akan mengeluarkan izin sementara untuk mempercepat proses pembangunan industri smelter tersebut. Masyarakat juga dikatakannya untuk tidak menghalangi investor yang akan masuk.

“Investor ini kan masuk untuk kepentingan warga, kehadiran mereka untuk warga. Kami imbau jangan halangi, kalau dihalangi kapan akan tumbuh dan berkembang daerah itu. Tumbuh dan berkembangnya daerah itu, tergantung kalau ada investor masuk,” ucap Ali Mazi.

Sementara itu, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang akan berupaya dan membuka jaringan demi iklim investasi dan berbagai agenda nasional terus terlaksana di Sulawesi Tenggara. Kehadiran PT Terra Paradisaea juga sebagai salah satu perusahaan nasional yang memiliki niat baik dan harus didukung penuh.

Baca:   Nur Alam Penuhi Pemeriksaan KPK

“Kondisi investasi di Indonesia itu tercatat enam persen dari perusahaan nasional dan dari luar 94. Pembangunan smelter baru kali ini putra daerah yang membangun di daerah kita, harus kita dukung,” kata Anton.

Dirinya juga berharap, rencana pembangunan smelter ini tidak dihalangi dan dipermudah. “Saya harap dukungan dari Gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat, harapan kami Desember atau Januari paling lambat kita bisa melakukan groundbreaking untuk smelter ini,” tambahnya.

Ketua Kadin juga mengimbau pihak PT Terra Paradisaea dan investor-investor lainnya menabung di Bank Sultra sebagai dukungan kepedulian dan perhatian terhadap pemerintah daerah.

Rencana pembangunan pabrik baterai dan baja di Kolut juga didukung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sultra, Parinringi. Dia memastikan masalah RT/RW segera dituntaskan.

Parinringi bahkan segera membentuk tim untuk pembahasan teknis masalah tata ruangnya lantaran terbagi atas daratan dan lautan.

“Yang paling pertama tata ruang di Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri,” jelasnya.

Laporan: Sarini Ido

  • Bagikan