SULTRAKINI.COM: KONAWE – Anggota DPRD Konawe, Eko Sudarsono menggelar reses tahap II masa sidang II tahun 2017/2018, di Desa Ahuloa, Kecamatan Meluhu, Jumat (9/3/2018). Salah satu aspirasi yang diserap dalam pertemuan itu adalah minimnya pengairan sawah.
Kepala Desa Ahuloa, Wahyono dalam sambutannya mengungkapkan, hal yang paling prioritas untuk masyarakat di desanya saat ini adalah pemenuhan pengairan lahan persawahan. Sebab, debit air yang telah ada saat ini sangat kurang dan mengganggu jadwal tanam warga.
Menurut Wahyono, luas area persawahan yang ada di desanya mencapai 250 hektar. Selain itu, ada lima desa/kelurahan lainnya yang juga kekurangan air untuk persawahan. Jika ditotalkan, luas area persawahan di enam desa/kelurahan yang saat ini kekurangan air mencapai 1000 hektar.
“Bendungan yang ada di desa kami ini sangat kami harapkan untuk diperhatikan, agar debit airnya bisa lebih banyak lagi sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengairan sawah, ketika musim kemarau tiba,” jelasnya.
Masyarakat juga memberi masukan bahwa, ada lokasi pertanian belum memiliki jalan usaha tani. Termasuk, honor aparat desa yang kerap terlambat diberikan menjadi keluhan di tempat reses.
Menanggapi hal tersebut, Eko-sapaan akrab Eko Sudarsono menuturkan, masalah pengairan, dirinya pernah berbicara dengan salah seorang konsultan. Setidaknya kata dia, dibutuhkan dana hingga Rp 3 miliar menanggulangi pengairan sawah di daerah tersebut.
“Kalau pakai dana aspirasi saja mungkin tidak akan cukup. Kita akan usahakan untuk menjadikan program ini prioritas di pemerintah daerah,” ujarnya sambil mengatakan bahwa dirinya nanti akan langsung jalan-jalan ke bendungan pengairan yang dimaksud.
Terkait masalah jalan usaha tani yang dibutuhkan warga, pria yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Konawe itu mengaku akan melihat kembali pagu anggarannya di DPRD. Jika ada, urusan tersebut akan diserahkan ke dinas terkait. Ia berharap, kepala desa bisa proaktif untuk mengurusi hal tersebut di dinas.
“Kami sendiri siap membantu untuk komunikasi dengan pihak terkait,” tuturnya.
Sedangkan untuk masalah honor aparat desa, legislator PKS ini mengungkapkan bahwa, keterlambatan terjadi karena kondisi keuangan daerah memang tidak memungkinkan. Sebab, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konawe yang ditarget Rp 100 miliar, hanya mampu menyerap sekira Rp 50 miliar.
“Kalau PAD kita lancar, pembayaran pasti akan lancar. Hanya kondisi saat ini memang kita ibarat gali lubang tutup lubang,” jelasnya.
Eko menambahkan, terkait honor aparat desa pihaknya sudah coba komunikasi dengan Plt. Bupati Konawe, Parinringi. Ia berharap, honor aparat dapat dinaikan, mengingat kerjanya yang cukup menguras tenaga.
“Aparat desa ini mengelola dana besar ,tapi honornya kecil. Kami sudah usulkan honor aparat dapat dinaikan, mengingat beban kerja mereka,” tandasnya.
Laporan: Mas Jaya
