Ridwan BAE Sayangkan Perlakuan Sistem Ganjil Genap Jalan Tol di Jakarta

  • Bagikan
Anggota DPR RI, Ridwan BAE (Foto: Istimewa)
Anggota DPR RI, Ridwan BAE (Foto: Istimewa)

SULTRAKINI.COM: JAKARTA – Legislator Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan BAE, angkat bicara atas kebijakan pemerintah yang memperlakukan sistem ganjil genap pada jalan tol Jakarta, yang telah diperpanjang menjadi 15 jam.

“Sungguh disayankan pemberlakuan sistem ganjil genap di jalan tol Ibu kota itu, ini mencerminkan kepanikan pemerintah,” ujar Ridwan melalui telepon selulernya, Selasa (3/7/2018),

Ridwan mengatakan, penerapan sistem ganjil genap ini merupakan keputusan pemerintah yang hanya bersifat sementara, tetapi jangan sampai terus menerus dilakukan karena rakyat menjadi korban. Kemudian tempat-tempat tertentu, apakah itu hiburan, perbelanjaan, pasti akan kena dampaknya.

Selain itu dampak pendapatan yang minim dan tidak lagi memberikan positif pada dagang. Pada akhirnya Jakarta juga akan ikut rugi.

“Jadi harapan saya, pemerintah boleh lakukan karena kita mau menghadapi Asian Games, tetapi sifatnya sementara dan harus ada program jangka panjang yang pada akhirnya mengakhiri cara-cara kepanikan seperti ini. Itu yang saya harapkan dari pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah yang baik,” kata politisi Golkar Sultra itu.

Ketua DPD 1 Golkar Sultra ini, menilai bahwa kebijakan tersebut ada dua sisi, yakni merugikan masyarakat namun di sisi lain memperlancar jalannya Asian Games.

“Kebijakan yang panik pasti ada yang dikorbankan, siapa?. Tentunya masyarakat pengguna jalan. Kalau itu yang terjadi, sekarang tinggal pilih, antara mempertaruhkan harga diri bangsa karena ada beberapa negara yang ada di sini, atau kerugian masyarakatnya,” khawatir Ridwan

Baca:   DPP Golkar Belum Keluarkan Rekomendasi, Ridwan Minta Disurvei

Ridwan mengatakan melalui Komisi V yang membidangi Infrastruktur Pembangunan akan membahas masalah tersebut dalam waktu dekat bersama kementerian terkait.

“Sejauh ini belum ada pembicaraan yang dibahas di Komisi, akan tetapi dalam waktu dekat ini kita akan rapat dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, PUPR dan pasti akan menjadi salah satu pembicaraan di Komisi V, nanti kita akan dengar juga alasannya, tapi apapun itu, ini adalah panik,” tegasnya.

Ia pun mengkhawatirkan reaksi masyarakat apabila kebijakan tersebut diberlakukan secara berkepanjangan.

“Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima keadaan ini, namun yang kita takutkan ada provokator yang mengisi fikiran masyarakat demo lagi misalnya turun ke jalan lagi, pada akhirnya kebijakannya menjadi tidak menarik dan tidak bermanfaat,” tutupnya.

Laporan:La Ismeid
Editor: Habiruddin Daeng

  • Bagikan