RKPD Berbasis Aplikasi, Bupati Koltim: KPK Sudah Mewanti-wanti DPRD Tidak Bermain

  • Bagikan
Pembukaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan rencana kerja Kabupaten Koltim di Aula Kantor Bappeda dan Litbang Koltim, Senin (19/3/2018). (Foto: Hasrianty/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KOLAKA TIMUR – Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Timur akan segera berbasis aplikasi. Mulai dari perencanaan kegiatan, penganggaran, hingga evaluasi akan terpantau semua pihak, tak terkecuali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Koltim, Tony Herbiansyah, saat membuka Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka penyusunan rencana kerja Kabupaten Koltim di Aula Kantor Bappeda dan Litbang Koltim, Senin (19/3/2018), mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayahnya untuk menganggarkan kegiatan sesuai usulan.

Dia pun menyinggung DPRD Koltim agar tidak ikut bermain dalam penyusunan anggaran di Setda Koltim, jika tak ingin terseret KPK. Karena dalam waktu dekat semua bentuk kegiatan sudah berbasis aplikasi yang langsung dipantau seluruh pihak, maka apabila perencanaannya salah, maka bersiaplah untuk dipidanakan.

“Kalau usulan dengan uang sama, tidak ada masalah. Tapi kalau usulan banyak tapi anggaran sedikit, maka harus dikawal agar pemerintah daerah tidak rugi. Untuk itulah gunanya perencanaan dan penganggaran harus sinkron. Dalam hal ini, KPK sudah mewanti-wanti agar pihak DPRD tidak bermain,” ujarnya.

Selain itu, bupati definitif pertama Koltim ini juga menyampaikan agar setiap perencanaan harus sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Jika tidak, maka sistem juga pasti akan menolak. Jika ditolak berarti tidak akan dianggarkan, makan perencana setiap OPD harus banyak belajar dan berkoordinasi, buka hanya bekerja asal-asalan.

Bupati berharap, seluruh pihak baik desa, kelurahan, kecamatan, bagian, maupun SKPD, mengikuti kegiatan seperti ini dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menggugurkan kewajiban semata.

“Kegiatan seperti ini untuk diketahui, adalah forum SKPD untuk kita menghasilkan sinergitas dari hasil Musrenbang yang lalu, jangan lagi hanya dijadikan seremonial, apalagi setelah ada pendampingan dari KPK, mulai dari perencanaan akan diperiksa, jangan sampai tidak diusulkan tapi ada di penganggaran, harus konek mulai dari bawah sampai ke tingkat atas,” imbau Tony.

“Mari manfaatkan forum ini, untuk merumuskan program kegiatan 2019, lalu perhatikan visi dan misi bupati, harus sinergitas. Jangan lagi main-main dengan perencanaan,” tutupnya.

Hadir dalam kegiatan ini, para asisten, staf ahli, seluruh pimpinan SKPD, bagian, camat, kepala desa dan lurah serta seluruh perencana masing-masing OPD.

 

Laporan: Hasrianty

  • Bagikan