RUU HKPD Disosialisasikan di Sultra

  • Bagikan
Foto bersama usai sosialisasi RUU HKPD di Aula Kanwil DJPb Sultra. (Foto: Wa Rifin/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Rancangan Undang-Undangan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) tengah dibahas oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Sebelum aturan itu menjadi sah, pihak Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tenggara mensosialisasikannya pada semua pemda dengan harapan aturan tersebut bisa dipahami.

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Arif Wibawa, mengatakan RUU HKPD didesain untuk mendorong upaya pengalokasian sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

“Pilar utama dalam mencapai tujuan UU HKPD, yakni melalui usaha menurunkan ketimpangan vertikan dan horizontal, harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan belanja daerah dan penguatan local taxing power,” terangnya, Selasa (28/9/2021).

Sosialisasi RUU itu merupakan kesempatan Pemda untuk menyampaikan masukan terkait perubahan UU, kemudian isi RUU juga dapat dicermati dan diteliti menyangkut dampaknya setelah menjadi UU.

“Jadi pada dasarnya ada kelemahan dalam penerapan dua UU yang lama, sehingga akan diakselerasi dan disempurnakan dalam RUU ini. Nanti seluruh aspek lebih dipertajam kemudian lebih mewakili kondisi pandemi Covid-19 saat ini karena UU sebelumnya dibuat tahun 2004 dan 2009, itu 17 tahun yang lalu,” jelas Arif Wibawa.

Baca:   Kendaraan Operasional P3A Konawe Selalu di Rumah Kadis?

Adapun pilar dalam kebijakan RUU HKPD sebagai berikut.

Klik gambar diatas untuk melihat jadwal tes

  1. Ketimpangan vertikal dan horizontal yang makin menurun. Pemerintah akan reformulasi dana alokasi umum (DAU) dengan presisi ukuran kebutuhan yang lebih tinggi, dana alokasi khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas nasional, dan perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati.
  2. Harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah. Desain dari TKDD berfungsi sebagai countercyclical yang sinkron dengan pemerintah pusat.

“Jadi fungsi dari fiskal harus sinkron agar kita mampu mendudukkan APBN dan APBD dalam fungsi stabilisasi, distribusi, dan alokasi, juga penyelarasan fiskal pusat dan daerah, besarnya defisit, serta refocusing APBD di dalam kondisi tertentu seperti yang terjadi pada saat ini,” ujarnya.

  1. Peningkatan kualitas belanja daerah. Beberapa daerah memiliki kualitas belanja yang sangat bagus, tetapi masih ada daerah yang jauh tertinggal dan perlu untuk mengendalikan dari sisi kualitas dan disiplin belanja. Transfer ke daerah perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, serta pengelolaan TKD dilakukan dengan berbasis kinerja.
  2. Menguatkan sistem perpajakan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi retribusi yang bersifat layanan wajib, melakukan pergeseran sebagian objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan opsen perpajakan daerah antara provinsi dan kabupaten atau kota.
Baca:   Ajukan Caleg, Parpol Wajib Tanda Tangan Pakta Integritas

Pondasi untuk bisa menegakkan pilar-pilar tata kelola dari HKPD adalah akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil, efisiensi, equality, certainty, dan universalitas. Pondasi ini akan diperkuat dengan sistem informasi dan evaluasi keuangan pusat dan daerah yang makin terintegrasi dan selaras; mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi; serta sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Empat pilar tersebut mendukung tujuan RUU HKPD dalam rangka memastikan kebijakan dan tujuan nasional menggunakan instrumen kebijakan fiskal di APBN tetap sinkron dengan yang dilakukan pemerintah daerah. APBN dan APBD bekerja sama secara sinergis, harmonis, dan selaras untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menyatukan langka kita sebagai pengelolah keuangan untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tambah Arif Wibawa. (C)

Laporan: Wa Rifin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan