Sembilan Anggota Wasindo Resmi Dilantik di Baubau

  • Bagikan
Pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus anggota Wasindo di Kota Baubau (Foto: Aisyah Welina/SULTRAKINI.COM)
Pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus anggota Wasindo di Kota Baubau (Foto: Aisyah Welina/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: BAUBAU – Sembilan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengawas Independen Indonesia (Wasindo) Kepulauan Buton resmi dilantik di Baubau oleh Wakil Wali Kota Bau, Senin (26/10/2020).

Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, mengaku pemerintah Kota Baubau sangat mengapresiasi adanya kehadiran lembaga Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pengawas Independen Indonesia (Wasindo) Kepulauan Buton dalam melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh birokrat atau siapapun di Kota Baubau.

“Kita harapkan adanya komunikasi yang intensif antara lembaga pengawas independen seperti ini dengan pemerintah,” terang Monianse, Senin (26/10/2020).

Kata Monianse, apa yang menjadi temuan pengurus Wasindo dapat disampaikan langsung kepada kepala daerah sehingga bisa melakukan upaya pencegahan lebih awal.

Dikatakannya pula, dengan kehadiran lembaga ini, bisa dilakukan deteksi dini terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh birokrat yang melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Sehingga kerugian negara itu tidak terjadi,” ungkapnya.

Monianse mengaku, apabila terjadi temuan dugaan penyalahgunaan anggaran kemudian pihaknya mendapat laporan dari lembaga ini, maka kepala daerah akan langsung turun tangan untuk melakukan pencegahan dan secara langsung mempertanyakan temuan tersebut kepada pihak terkait, sehingga pencegahannya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan.

Ketua DPD Wasindo Kota Baubau, Muhlis M, yang baru saja dilantik mengatakan jumlah anggota yang baru saja dilantik sebanyak 9 orang yang terdiri dari terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ditambah dengan 6 kepala bidang.

Enam bidang tersebut yaitu bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan manusia, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, bidang pemerintahan dan pembangunan, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang advokasi hukum dan HAM, bidang investigasi dan penindakan.

“Jadi semua bidang-bidang tersebut sudah terprogram, nantinya mereka akan bekerja sesuai dengan apa yang menjadi bidangnya masing-masing,” kata Muhlis.

Dengan adanya pelantikan yang dilakukan, Kata Muhlis, pihaknya dapat melakukan kegiatan-kegiatan dengan resmi pula. Baik dalam program kerja program kerja.

Sesuai tupoksi, lanjut dia, pihaknya akan lebih kepada melakukan pengawasan, pengelolaan, dan penggunaan anggaran yang tercermin pada APBD dan APBN, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

“Selain itu pengawasan pada anggaran BUMN dan BUMD dimana ada anggaran negara yang dikelola pada BUMN dan BUMD tersebut,” tutupnya. (B)

Laporan: Aisyah Welina
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan