SULTRAKINI.COM: JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID Media melanjutkan serial workshop Trusted News Indicator pada seri kedua. Kegiatan secara daring pada Rabu 12 April 2023 ini, mengangkat isu new media dan perempuan.
Workshop Trusted News Indicator merupakan rangkaian kegiatan bertujuan menyosialisasikan indikator kepercayaan publik kepada media-media anggota AMSI, serta menyerap masukan dan tanggapan pemangku kepentingan, regulator, hingga aktivis perempuan terkait pedoman media terpercaya.
Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, mengatakan Undang-Undang Pers harus menjadi pedoman bagi jurnalis, utamanya media siber. Dia juga menekankan pentingnya jurnalis mengabdi dan melakukan kerja pemberitaan untuk kepentingan publik, termasuk di dalamnya spesifik soal perempuan dan anak.
Wens menyebut, lanskap media saat ini bertabur banyak media termasuk platform media sosial yang secara terbuka mengekspos kekerasan perempuan, serta kata kasar (hatespeech), perundungan (bullying), dan identitas atau eksploitasi terhadap anak-anak.
“Media harus menarik garis demarkasi yang terang antara media dengan platform yang tidak tersentuh literasi itu. Media harus lebih sensitif terutama menyangkut anak dan perempuan. AMSI membuat indikator kepercayaan publik ini, salah satu dari sebelas poin yang disusun adalah pedoman pemberitaan terpercaya fokus isu perempuan dan anak,” jelasnya.
Sependapat dengan konsep trustworthy news, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono menerangkan kompleksnya kondisi di ekosistem media Indonesia saat ini. Banyak media belum menerapkan penyebarluasan edukasi dan literasi tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Hal ini disebabkan oleh kuatnya penerapan kultur patriarki, di mana editorial media maupun audiens umum masih gemar membaca tentang eksploitasi perempuan dan anak.
“Penerapan trusted news ibarat jalan terjal karena perubahan pandangan dan budaya (patriarki) di Indonesia. Di atas kertas, AMSI memulai dengan menjalankan pedoman trustworthy news dalam kegiatannya menghimpun indikator kepercayaan publik sebagai landasan operasional pemberitaan di redaksi,” kata Eric.
Sementara itu, CEO Kabar Group Indonesia Network sekaligus Koordinator wilayah AMSI Indonesia Timur, menyampaikan AMSI menampung aspirasi, gagasan, dan catatan kritis anggotanya, serta membuka masukan berbagai pihak mulai dari pemerintah, korporasi, dan akademisi soal rumusan sebelas indikator yang dibuat melalui proses panjang.
“Tujuan sebelas item Trust News Indicator adalah sebagai guideline teknis pedoman awak redaksi untuk membangun interaksi kepada audiens, memelihara kepercayaan publik, sekaligus brand safety,” ucapnya yang memaparkan Trusted News Indicator.
Pada sesi diskusi, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi upaya AMSI dalam membangun Trusted News Indicator. Tidak hanya berfokus pada kepercayaan perusahaan pers secara luas, indikator yang disosialisasikan juga tetap memastikan penghapusan diskriminasi berbasis gender (perempuan dan anak).
“Pers berpengaruh pada pembentukan opini dan sikap individu maupun masyarakat, serta menjadi medium untuk penghapusan diskriminasi berbasis gender. Hubungan timbal balik antara pers dan norma sosial di masyarakat, membentuk interaksi sosial dan perubahan sosial. Tantangannya adalah pers harus menyerap perspektif patriarki dan diskriminasi berbasis gender di masyarakat,” terangnya.
Founder of Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia juga mendukung Trusted News Indicator yang digarap AMSI. Dia memberikan masukan terkait pentingnya menjunjung tinggi nilai universal, hak asasi manusia, nilai luhur pancasila, dan menghargai identitas keberagaman/kebhinekaan di Indonesia.
Menurutnya, media sebagai produk budaya yang merupakan konstruksi sosial memiliki peran dalam perubahan. “Untuk merekonstruksi budaya (media) secara sistematis, bisa dilakukan dengan perubahan, yakni melalui pendidikan atau penguatan literasi. Upaya literasi penting menyadarkan semua orang, membuat kita menjadi bangsa berkeadaban,” sambungnya.
Dikesempatan itu, staf ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Titi Eko Rahayu, memaparkan fungsi dan kedudukan pemerintahan sebagai fasilitator mengintegrasikan kebijakan program kementerian dengan stakeholder. Dalam hal ini, pedoman media terkait perempuan dan anak di ranah tupoksi Kementerian PPPA.
“Pemberitaan kesetaraan gender dan rekonstruksi budaya bisa dilakukan sesering mungkin agar tidak mudah tenggelam, tergantikan dengan pesan lain yang justru melanggengkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Caranya bisa dengan berbagai pendekatan tren terkini agar sosialisasi gender dipahami. Upaya itu harus terus diperkuat, Kementerian PPPA terbuka untuk fasilitasi diskusi/pelatihan lanjutan,” tambahnya.
Diketahui, indikator keterpercayaan publik mulai disusun AMSI sejak pertengahan 2021 melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus di Jakarta dan Makassar dengan melibatkan lebih dari 50 orang pemilik dan pengelola media anggota AMSI, penyelenggara negara, agen periklanan global, akademisi, pengusaha, kelompok masyarakat sipil, dan lain-lain.
Workshop Trusted News Indicator seri kedua ini dihadiri 50 orang peserta dari seluruh wilayah AMSI di Indonesia.
Sedangkan seri ketiga dijadwalkan pada Mei 2023 dengan mengangkat kepercayaan publik dari perspektif pelaku ekonomi dan bisnis.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
