Sertifikat Tanah Trans Studio Diblokir, BPN Kendari: Tersisa Tiga Hari

  • Bagikan
Kuasa Hukum Anthar Syahadat Al Damary, Gagarin. (Foto: Ist)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Badan Pertanahan Nasional wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara memblokir sertifikat tanah Trans Studio Kendari di Jalan Brigjen M Yoenoes, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia sejak 16 Agustus 2021.

Pemblokiran ini dilakukan BPN berdasarkan berkas permohonan Nomor 21725/2021, dokumen Hak Guna Bangunan 00039 (28/7/2004), surat ukur 115/Bende/2004 tanggal (9/7/2004) dengan luas tanah 39.400 meter persegi atas laporan dari Anthar Syahadat Al Damary, melalui kuasa hukumnya, Gagarin atas dugaan melakukan transaksi jual beli tidak sah.

Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Komplit, dan Perkara Pertanahan BPN Kota Kendari, Irwan, mengatakan pemblokiran sertifikat tanah tersebut hanya dilakukan 30 hari atau 16-26 Agustus 202. Dan tersisa tiga hari lagi.

Selanjutnya berdasarkan pengecekan di aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan, sertifikat itu diblokir dengan status blokir sementara.

“Blokirnya 30 hari saja, dimulai dari 16 Agustus 2021. Tersisa tiga lagi,” ucapnya, Senin (13/9/2021).

Klik gambar diatas untuk melihat jadwal tes

Apabila tidak ada konfirmasi tindak lanjut dari pihak yang mengajukan pemblokiran, kata dia, status pemblokiran tersebut dicabut dan tidak dapat diperpanjang, sehingga pengguna lahan tersebut bisa beraktivitas kembali.

Anthar Syahadat Al Damary melalui kuasa hukumnya, Gagarin membeberkan sejumlah alasan yang menjadi dasar laporan pemblokiran tanah tersebut, di antaranya karena tanpa hak dan melawan hukum dilakukan jual beli antara PT Bina Citra Niaga yang diwakili Haji Ahmad Yani kepada Johnny Tandiary berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 553/2011 tanggal 24 Oktober 2011, terhadap objek Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00039 tanggal 28 Juli 2004, Surat Ukur Nomor 115/Bende/2004 tanggal 08 Juli 2004 seluas 39.400 M2 An. PT Bina Citra Niaga kepada Johnny Tandiary.

Baca:   IAM: Adriatma-Sulkarnain Pasti Lanjutkan Pembangunan Kota Kendari

Selanjutnya, secara melawan hukum melalui notaris Ahmad Fauzi, SH.. M.Hum yang diduga palsu dilakukan perubahan susunan anggota direksi pemegang saham PT Bina Citra Niaga Nomor: 7 tanggal 6 Agustus 2004.

Sehingga pada 20 Januari 2020, Anthar Syahdad Al Damari klien pihaknya telah melaporkan saudara Ahmad Yani kepada Polda Sultra terkait dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP. Atas laporan tersebut, saudara Ahmad Yani menggunakan surat notaris Aahmad Fauzi yang diduga palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 386/Pdt. G /2016/ PN. JKT. TIM bahwa akta pernyataan keputusan rapat tanggal 6 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Ahmad Fauzi dan digunakan oleh Ahmad Yani sebagai dasar legalitas keterlibatan dirinya dalam perusahaan PT Bina Citra Niaga adalah tidak sah dan tidak berlaku lagi dan batal demi hukum.

“Persoalannya yang melakukan jual beli ini merupakan pihak yang tidak sah. Hasil penjualannya diberikan kepada pihak yang tidak sah, makanya itu yang kita tuntut,” terang Gagarin, Minggu (12/9/2021). (B)

Laporan: Al Iksan
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan