SULTRAKINI.COM: WAKATOBI-Setelah dua tahun berturut-turut tanpa adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan DPRD terkait penetapan APBD-Perubahan (APBD-P), langkah baru diambil pada tahun 2024. Plt Bupati Wakatobi, Ilmiati Daud, yang baru tiga hari menjabat, berhasil memfasilitasi komunikasi yang efektif dengan DPRD Wakatobi, sehingga APBD-P 2024 akhirnya dapat ditetapkan pada rapat yang berlangsung tanggal 26-27 September 2024. Keberhasilan ini menjadi terobosan penting setelah kebuntuan selama dua tahun sebelumnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Wakatobi mengapresiasi keterlibatan langsung Ilmiati Daud dalam proses pembahasan. Sebelumnya, pada tahun 2022 dan 2023, pembahasan APBD-P terhambat karena ketidakhadiran kepala daerah dan lemahnya respons pemerintah daerah terhadap amandemen DPRD. Haerudin Buton, anggota DPRD Wakatobi, menjelaskan bahwa pada tahun 2022, kurang dari 10% amandemen DPRD dijawab oleh pemerintah, dengan jawaban yang tidak disertai data akurat. Bahkan, sistem di SIPD sudah dikunci dan dilaporkan ke pemerintah pusat sebelum pembahasan selesai, sehingga negosiasi menjadi tidak berguna.
Tahun 2023, APBD-P kembali tidak dapat ditetapkan karena ditemukan perubahan sepihak dalam 43 poin APBD induk 2023 oleh pemerintah daerah, yang membuat DPRD tidak memiliki dasar untuk melanjutkan pembahasan.
Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun 2024, meski ada sedikit keterlambatan dalam penyerahan dokumen RAPBD-P, Ilmiati Daud menunjukkan itikad baik dengan hadir secara langsung dalam rapat. DPRD juga menerima data yang diperlukan tepat waktu, dan amandemen RAPBD-P dijawab dengan jelas oleh pihak eksekutif. Haerudin Buton menegaskan bahwa Ilmiati Daud bahkan bersedia menggaransi pelaksanaan RAPBD-P 2024 dengan melibatkan BPK dan Inspektorat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan keterlibatan aktif Ilmiati Daud, DPRD Wakatobi akhirnya merasa yakin dan menetapkan APBD-P 2024 tanpa keraguan. Haerudin menekankan bahwa kehadiran Ilmiati Daud dalam pembahasan ini merupakan momen pertama kalinya seorang bupati terlibat langsung sejak masa pemerintahan H. Haliana-Ilmiati Daud, yang memperlihatkan komitmen baru terhadap kolaborasi pemerintah daerah dengan DPRD.
Laporan: Amran Mustar Ode
