SULTRAKINI.COM: KENDARI – SMA Kelas Khusus merupakan sekolah di Desa Runduma, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Sejak didirikan Juni 2013, sekolah ini menyuplai kebutuhan pendidikan bagi anak-anak di desa setempat.
Sempat dikabarkan berhenti beroperasi selama berbulan-bulan, rupanya SMA Kelas Khusus kala itu masih menumpang di Sekolah Dasar Negeri Runduma. Memasuki 2017, sekolah mendapatkan bantuan dua unit ruang kelas baru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara (Sultra). Kebutuhan pendidikan para siswa, disalurkan dari tiga tenaga pengajar honorer dan kepala sekolah.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Andi Nhana Asnawati Achmad mengungkapkan peninjauan di sekolah tersebut berdasarkan intruksi Kepala Dikbud Sultra, Damsid selaku pembina sekolah SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan Wakatobi, diketahui bahwa di Desa Runduma masih ada harapan anak-anak desa memperoleh wajib pendidikan di sekolah.
“Kita melakukan kroscek (mengecek) di lapangan, ternyata faktanya tidak seperti itu (pendidikan lumpuh), bahkan kami hadirkan langsung kepala sekolahnya untuk diminta keterangan tentang informasi bahwa proses belajar mengajar di sekolah tersebut terhenti, tapi rupanya tidak betul,” ujar Andi Nhana kepada SultraKini.Com, Sabtu (10/3/2018).
(Baca: Potret Pendidikan “Pulau Penyu”)
Menurut dia, sejak beroperasinya SMA Kelas Khusus, pihak Dikbud Sultra sudah pro aktif. Meski jumlah siswanya diakuinya sedikit. Dia mengaku, sedikitnya jumlah siswa dipengaruhi jumlah kepala keluarga (ratusan KK) hidup di pulau Ruduma yang tidak lebih dari 5,1 kilometer.
“Sebenarnya akses untuk menuju sekolah itu yang sangat sulit. Dikbud Provinsi, meski menempuh perjalanan dari ibu kota kabupaten sampai di Desa Runduma dengan perjalanan hingga 10 jam, itupun kalau ada kapal yang tersedia,” ungkap Andi Nhana.
Kepala SMA Kelas Khusus pulau Runduma, Asriwati mengatakan aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap kondusif. Jumlah siswa 30 orang, sejak adanya dua orang siswa tambahan sebagai siswa pindahan.
“Meskipun mereka hanya tenaga honorer (tenaga honorer). Namun, semenjak saya masuk sebagai kepala sekolah di sekolah itu, saya tidak pernah mendapati guru PNS di sana. Jadi saya ambil GTT (Guru Tidak Tetap) yang honor sebanyak 13 orang. Tapi setelah mereka mendapatkan SK dari Bupati, akhirnya mereka keluar dari pulau itu, jadi yang menetap sekarang tinggal tiga orang,” ungkap Asriwati kepada SultraKini.Com.
Dirinya mengaku, akibat kurangnya tenaga pengajar di sekolah itu, sebanyak 14 mata pelajaran yang ada, dia harus turun langsung mengajar dengan mengambil tiga sampai empat mata pelajaran.
“Kalau guru mata pelajaran yang seharusnya di SMA itu, satu guru satu mata pelajaran, tapi dengan kondisi seperti ini satu guru sudah merangkap, bahkan saya juga ikut merangkap mengajar, ada tiga mata pelajaran yang saya ajaran itu seperti Penjaskes, Kesenian, dan Bahasa Inggris,” katanya.
Jelang ujian nasional ini, Asriwati terpaksa mengambil kartu ujian lebih awal untuk siswanya. Sebab akses terbilang jauh, ditambah harus melewati laut bebas dimana iklim dan cuaca gelombang tidak menentu.
“Biasanya siswa peserta ujian menjelang satu minggu harus turun di Tomia bersama orangtuanya untuk mengambil kartu ujiannya, juga mereka akan ujian di SMAN 1 Tomia,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk memastikan proses belajar mengajar tetap normal di SMA Kelas Khusus, dirinya bersedia memfasilitasi wartawan maupun LSM untuk berkunjung ke lokasi itu.
“Kalau ada orang-orang yang ingin memastikan langsung proses belajar mengajar di sana, kami bisa fasilitas sediakan kapal untuk ke sana dari Tomia ke Runduma itu,” tegasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
