SULTRAKINI.COM: KONAWE UTARA – Ketua Komunitas Pemerhati Korupsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ilyas Bahir menduga adanya penyelewengan dana yang disiapkan Pemerintah Daerah Konawe Utara (Konut) melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
Dugaan itu didasari atas keluhan sejumlah kepala sekolah setempat, sehubungan pencairan dana Bosda yang hanya terealisasi triwulan pertama di 2017. Padahal dana bersumber dari APBD 2017 itu, dianggarkan selama setahun. Akibatnya beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah terhambat.
“Beberapa sekolah kita temui, rata-rata mengeluhkan dan mempertanyakan kejelasan pencairan dana Bosda tersebut, mengapa dicairkan hanya satu triwulan saja, sudah memasuki triwulan ke empat belum juga di cairkan,” kata Ilyas, Jumat (29/9/2017).
(Baca: KPHP Konut Amankan 20 Kubik Kayu Tak Bertuan)
Dikatakannya, Bosda tersebut seyogyanya dapat membantu membiayai kegiatan ektrakulikuler di sekolah, bukan untuk kepentingan oknum. Sebab apabila pencairan dilakukan pada triwulan kedua dan ketiga di tahun ini, lantas tak sampai ke pihak sekolah, maka dianggap keliru. Bahkan dia siap melaporkan hal itu ke aparat berwajib.
“Saat ini kami sedang mengumpulkan data di beberapa sekolah, dana Bosda tersebut digunakan untuk apa, serta alasan dinas terkait mengapa belum dicairkan. Kami harap para kepala sekolah pro aktif mengusut dana tersebut, kami juga akan mengajukan hearing di DPRD untuk mempertanyakan dana tersebut, jangan sampai dana itu hanya dicairkan, namun digunakan pribadi oleh oknum,” ujarnya.
Terkait hal ini, Suaib selaku pengelola Bosda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konut, belum dapat dikonfirmasi. Begitu juga melalui sambungan telepon.
Dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) Kabupaten Konawe Utara, yang anggaranya bersumber dari APBD setempat mulai dipertanyakan sejumlah sekolah. Pasalnya, anggaran sekolah yang diperuntukkan bagi tingkatan SD dan SMP itu baru dicairkan pada triwulan pertama 2017. Sementara triwulan dua, tiga dan memasuki triwulan ke empat ini tak kunjung direalisasikan.
Laporan: Arifin Lapotende
