SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT– Koordinator aksi penolakan aktivitas PT Sele Raya Agri membantah demonstrasi mereka di Kantor DPRD Muna Barat tanpa prosedur. Justru surat pemberitahuan aksi telah dimasukan ke Kantor Polres Muna empat hari sebelum aksi.
“Surat pemberitahuan itu sudah dikirim ke Polres Muna melalui satuan intelkam sebelum aksi dilaksanakan, jadi yang mana dikatakan tidak sesuai aturan,” terang Hasanuddin selaku koordinator demonstran kepada SultraKini.Com, Rabu (31/10/2018).
Mestinya kata dia, pihak DPRD Mubar tidak menyalahkan demonstran dan memilih menanyakan itu ke pihak kepolisian sehubungan izin demonstrasi mereka. Ia juga menyesalkan anggota DPRD Mubar yang menghindari mereka ketika menggelar demonstrasi, Senin (29/10) lalu yang berujung pencopotan papan nama Kantor DPRD Mubar.
“Mestinya dia terima saja masa aksi, lalu dia sampaikan bahwa ‘saya sampai saat ini belum menerima laporan atau info soal aksi ini’. Tidak perlu melarikan diri seperti itu,” tambahnya.
Kapolres Muna melalui Kasat Intelkam Polres Muna, IPTU Kahar Kaendo menjelaskan aksi yang dilakukan masyarakat Napano Kusambi di Kantor DPRD Mubar sesuai prosedur. Pihaknya menerima surat pemberitahuan aksi sejak 25 Oktober lalu.
“Itu aksi ada izinya, hanya saja waktu masuk surat itu hari Kamis, jadi hari berikutnya sudah kena hari libur di DPRD Mubar, kalau kita kan tidak ada liburnya,” terangnya.
Anggota DPRD Mubar, La Kudja sebelumnya mengaku, aksi menuntut penolakan aktivitas PT Sele Raya Agri menanam jati nuklir di kawasan eks Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh ratusan masyarakat Kecamatan Napano Kusambi di Kantor DPRD Mubar tidak prosedural. Surat pemberitahuan aksi kata dia, tidak masuk di Kantor DPRD Mubar. Dengan alasan itu, ia memilih menghindari demonstran. Disatu sisi, ia tidak mendapatkan petunjuk dari pimpinan untuk menemui mereka.
(Baca: Anggota DPRD Mubar Hindari Demonstran Karena Alasan Prosedural)
Laporan: Akhir Sanjaya
Editor: Sarini Ido
