Staf Bidang Keorganisasian Minta Jangan Ada Opini Menyimpang di KONI Sultra

  • Bagikan
Sekretaris KONI Sultra, Mutaqim (Kanan) bersama Staf Bidang Keorganisasian KONI Sultra, Mustaman (Kiri) (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)
Sekretaris KONI Sultra, Mutaqim (Kanan) bersama Staf Bidang Keorganisasian KONI Sultra, Mustaman (Kiri) (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Staf Bidang Keorganisasian KONI Sultra, Dr. Mustaman angkat bicara terkait adanya dugaan korupsi di lembaga tersebut, seperti yang disampaikan oleh mantan Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) KONI Sultra, LM. Bariun beberapa waktu lalu.

Mustaman menegaskan bahwa pernyataan Bariun tersebut dapat mencederai KONI, karena tuduhannya tersebut tidak berdasar.

“Jangan membuat opini. Harusnya kita berpkir secara organisasi bukan berpikir perseorangan,” ujarnya, Kamis (16/12/2021).

Ia menyarankan, jika ada dugaan penyelewengan anggaran maka dilaporkan kepada pihak yang berwajib, jangan membuat opini yang dapat merusak nama baik organisasi.

“Ada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketika ada temuan maka akan diberikan ruang untuk mengembalikan,” paparnya.

Terkait pergantian pengurus kata Mustaman, sudah sesuai dengan mekanismenya atau sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

“Pergantian dalam organisasi itu adalah hal biasa. Jadi, kita harus terima dengan hal itu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris KONI Sultra, Mutaqim menyampaikan bahwa dirinya tidak mau menandatangani itu tidak benar. Karena selama menjabat sebagai sekretaris belum pernah dimintai untuk tanda tangan pencairan anggaran.

“Saya diangkat sebagai sekretaris tanggal 26, November 2021, sehingga belum mengelola anggaran,” tutupnya.

Baca:   KAMMI Kendari Desak Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tak Dinaikkan

Baru-baru ini, Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sultra, LM Bariun, mempertanyakan munculnya surat keputusan pengurus baru (PAW) ditubuh kepengurusan KONI Sultra. Menurutnya, proses PAW tidak sesuai mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) KONI.

Bahkan, dirinya menduga pergantian Sekretaris dan Bendahara KONI Sultra sebagai upaya menghilangkan jejak.

“Siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap keuangan KONI dalam pelaksanaan PON ketika Sekretaris dan Bendahara diganti. Publik menilai bahwa ini adalah salah satu modus untuk menghilangkan dugaan korupsi,” ujarnya, Rabu (15/12/2021).

Bahkan, Bariun meminta kepada penegak hukum untuk tanggap melihat kondisi KONI saat ini. Dana hibah dalam pelaksanaan PON ke-XX di Papua senilai Rp 15 miliar.

Dalam waktu dekat ini, katanya akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). (C)

(Baca juga: PAW di KONI Sultra Dinilai Modus Menghilangkan Dugaan Korupsi)

Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin

  • Bagikan