Sultra Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Rp 300 Miliar

  • Bagikan
Data penyebaran wabah Covid-19 di Provinsi Sultra.

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara menyepakati alokasi dana Rp 300 miliar dan dana cadangan Rp 500 miliar untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. Kesepakatan ini dihasilkan melalui Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan dan Anggaran Covid-19 di Sultra.

Secara rinci rapat yang dihadiri pimpinan DPRD Sultra dan Forkopimda lengkap tersebut menghasilkan lima poin kesimpulan yakni sebagai berikut.

Pertama, gugus tugas sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, disarankan untuk terus memperbaiki kinerjanya terutama memperkuat koordinasi antara tim di provinsi maupun dengan tim serupa di kabupaten/kota. Gugus tugas juga disarankan memperkuat publikasi terhadap hasil-hasil kerjanya karena “perang” melawan pandemi corona harus bersifat semesta dan melibatkan semua.

Kedua, alokasi anggaran Rp 300 miliar diperuntukkan bagi pengadaan alat pelindung diri (APD), fasilitas kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan, aparat sipil negara lainnya, serta aparat TNI/Polri yang terlibat dalam penanganan corona.

Anggaran tersebut juga akan digunakan dalam pengadaan jaring pengaman sosial bagi kepala keluarga (KK) miskin di Provinsi Sultra, seperti pengadaan sembako, terutama beras dan gula. Uang sebesar Rp 300 miliar tersebut sudah siap di kas pemprov yang bersumber dari DAU, pemotongan DAK, dan Silpa.

Tiga, berdasarkan simulasi yang dibuat oleh Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh, untuk beras 50 kilogram bagi KK miskin–yang berdasarkan data BPS sekitar 154 ribu KK– dibutuhkan anggaran sebesar Rp 65 miliar. Tentu juga sangat penting untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Bulog dibantu oleh aparat TNI/Polri serta diawasi oleh DPRD.

(Baca juga: Wali Kota Kendari akan Bagikan Paket Sembako Lewat Kelurahan)

Keempat, rapat juga mengusulkan kepada gubernur untuk membuat surat edaran kepada bupati/wali kota agar menunda penagihan pajak/retribusi yang bersumber dari Perda bagi rumah makan, restoran, hotel, dan UKM di Sultra.

Lima, rapat juga meminta gubernur untuk menyampaikan kepada PLN agar pelanggan listrik berkapasitas 1.300 KWH juga mendapatkan kompensasi pengurangan tagihan.

(Baca juga: #dirumahsaja, PLN Gratiskan dan Diskonkan Pembayaran Listrik Sejumlah Pelanggannya di Sultra)

“Secara pribadi kami mengapresiasi gubernur dalam menyiapkan anggaran bagi perang semesta melawan pandemi corona ini. Saya juga mengapresiasi ketua DPRD Sultra serta Pimpinan DPRD Herry Asiku, Nursalam Lada, dan para ketua fraksi yang secara bulat tanpa prasyarat setuju dan mendukung penuh kerja-kerja serta pemenuhan kebutuhan anggaran yang diperlukan,” ucap Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh. Endang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2020).

“Bahkan sikap Ketua DPRD yang memimpin langsung rapat di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik layak diapresiasi. Beliau juga sudah menyiapkan simulasi-simulasi dan konsep kerja yang dibutuhkan,” sambungnya.

Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan dan Anggaran Covid-19 di Sultra yang dipimpin Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Saleh tersebut dihadiri Pj Sekda Sultra Laode Ahmad Pidana Bolombo selaku Ketua Gugus Tugas dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta OPD terkait seperti Kepala BPKAD, dirut RS Bahteramas, kadinkes, kadishub, kadis Dikbud dan Ka SKPD lainnya.

Hadir juga para Ketua Fraksi masing-masing Ketua Fraksi Nasdem Sudarmanto, Ketua Fraksi Gerindra Supratman, Ketua Fraksi PKS Rasyid, Pimp. Fraksi Gabungan Fajar Ishak, Ketua Fraksi PAN Syamsul Ibrahim, Fraksi Partai Demokrat Salam Sahadia, Fraksi PDIP Laode Febhy Rifai, dan Fraksi Partai Golkar Rahman Rahim.

Rapat tersebut juga Pj Sekprov Laode Ahmad Pidana Bolombo menyampaikan laporan pelaksanaan tugas gugus yang dipimpinnya. Begitu juga halnya dengan Kapolda Brigjend Merdisyah dan jajaran Forkopimda lainnya. Rapat berlangsung hangat, komunikatif dan solutif.

Editor: Sarini Ido

  • Bagikan