Butuh 600 Miliar Lagi RS Jantung bisa Difungsikan, Komisi IV DPRD Sultra: Pemprov Harus Kerja Keras

  • Bagikan
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai. (Foto: Hasrul Tamrin/SULTRAKINI.COM)

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Pembangunan fisik gedung Rumah Sakit Jatung dan Pembuluh Darah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kelurahan Kemaraya, Kota Kendari diproyeksikan selesai pada Oktober 2022.

Pembangunan Rumah Sakit Jatung dan Pembuluh Darah Sultra tengah memasuki tahapan penyelesaian pemasangan interior, struktur konstruksi, lantai, dan alat-alat pendukung seperti kaca serta lampu.

Pada tahap pembangunan fisik ini, Pemprov Sultra menggelontorkan anggaran Rp 400 miliar dari APBD dan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Namun demikian, agar bisa rampung secara keseluruhan untuk difungsikan, Pemprov Sultra harus bekerja keras lagi untuk memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan fasilitas gedung, seperti alkes, sumber daya manusia (tenaga kesehatan), dan lain-lainya.

Ketua Komisi IV DPRD Sultra, La Ode Frebi Rifai, mengatakan untuk perampungan total keseluruhan pembangunan RS Jantung Kota Kendari utamanya pengadaan alat-alat kesehatan dan lain-lainya masih membutuhkan anggaran dua kali lipat dari anggaran pembangunan fisik, yaitu Rp 600 miliar lagi.

“Anggaran sisa saat ini sekira 63 miliar itu belum bisa operasional (RS Jantung). Itu akan menjadi beban APBD Sultra ke depan jika sisa kebutuhan anggaran itu dibebankan dalam anggaran APBD lagi,” jelasnya, Rabu (13 Juli 2022).

Frebi menyarankan kepada Pemprov Sultra untuk mencari sumber-sumber lain dengan memanfaatkan potonsi sumber daya alam (SDA) di wilayah Sultra.

“Apakah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan besar yang berdiri di Sultra atau usaha-usaha lain Pemprov Sultra, seperti PT Antam, Vale, VDNI atau OSS untuk mendukung program pemerintah ini di bidang kesehatan,” ucapnya.

Jika tidak demikian, lanjutnya, bisa jadi anggaran yang dimanfaatkan sebelumnya dalam pembangunan RS Jantung akan terbengkalai dan menjadi kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

“Itu butuh kerja keras semua pihak terkait, utamanya DPRD dan Pemprov Sultra,” ujar Frebi.

Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido

  • Bagikan