SULTRAKINI.COM: KENDARI – Lemahnya sumber daya manusia di lembaga inspektorat pemerintah daerah, rupanya penyebab utama laporan keuangan daerah bersangkutan mendapat opini tidak wajar atau wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Kepala Sub Auditorat Sultra I Kantor BPK Perwakilan Sultra, Priyono, dalam kegiatan workshop media di aula kantor BPK Sultra, Kamis (22/9/2016). Kepada perwakilan media cetak, elektronik dan online di Kendari, Priyono menjelaskan, ada dua hal yang mempengaruhi lemahnya SDM tersebut.
Pertama, SDM di Inspektorat memang tidak mampu secara kompetensi maupun jumlah tenaga auditor. Pasalnya, kebanyakan Pemda di Sultra, menaruh pegawai ‘buangan’ di lembaga tersebut.
Di Sulawesi Tenggara, Priyono menyebutkan, hanya Pemprov dan Pemkot Kendari yang menempatkan pegawai sesuai kompetensinya. Sehingga opini BPK kepada keduanya selalu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Inspektorat ini mestinya menjadi partner kita di daerah. Karena mereka adalah auditor internal. Selama ini belum jadi partner,” ujar Priyono.
Kedua, para auditor internal ini tidak mau membuat laporan yang baik. Penyebabnya, inspektorat mendapat tekanan dari atasannya dalam hal ini kepala daerah bersangkutan.
Kepala Sub Auditorat Sultra II Kantor BPK Perwakilan Sultra, Hermanto mengungkapkan, penyebab utama lainnya laporan keuangan Pemda tidak mendapat WTP, adalah belum optimalnya dukungan dunia usaha dalam mewujudkan clean government.
“Dunia usaha sampai saat ini belum mendukung,” katanya.
