SULTRAKINI.COM: KENDARI – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sultra berharap mutu pendidikan tetap dikontrol meski ujian sekolah berstandar nasional untuk SD ditiadakan tahun ini. Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo, Kamis (20/2/2020).
“Kami akan bersinergi dengan semua pihak terkait agar mutu pendidikan tidak kebablasan dengan USBN SD yang ditiadakan. Olehnya itu, perlu ada kontrol meski soal diserahkan kepada sekolah,” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk kedepannya peningkatan kompetensi guru harus diperhatikan, utamanya daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terluar (3T). Artinya, diera revolusi industri 4.0 kemampuan guru harus mengikuti perkembangan teknologi.
“Selain itu, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan itu harus merata, utamanya di daerah 3T,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, USBN yang ditiadakan bersifat kondisional, disesuaikan dengan keadaan. Artinya, kemampuan proses belajar mengajar itu yang didapatkan, itu juga yang dikembalikan kepada sekolah. Apalagi hal tersebut adalah kebijakan nasional yang harus dijalani.
“Kemampuan dan kompetensi siswa dan guru pada daerah 3T, tidak bisa dikomparasikan dengan daerah maju seperti Jakarta. Hal ini merupakan salah satu masalah dalam USBN,” tutupnya.
Laporan: Muh Yusuf
Editor: Habiruddin Daeng
