SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Puluhan mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara demonstrasi menuntut janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, Haliana-Ilmiati Daud (HATI) saat Pilkada 2020, Senin (19 September 2022).
Demonstrasi di depan Kantor Bupati Wakatobi itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Satpol PP.
Mantan relawan melenial pasangan HATI saat Pilkada 2020, Rahman Jadu mengaku kecewa telah mendukung dan memilih pasangan tersebut sebab dirinya mengaku tidak ada janji kampanye terealisasi hingga saat ini.
Menurutnya, seharusnya di satu tahun kepemimpinan Haliana bersama Ilmiati Daud sudah ada program terealisasi, namun masih nihil.
Rahman Jadu mempertanyakan janji Haliana yang akan memberikan anggaran Rp 1 miliar perdesa, kapal murah, listrik 24 jam di Pulau Kaledupa dan Binongko, serta janji lainnya ketika kampanye. Bahkan progam udang vaname yang menghabiskan anggaran daerah hingga ratusan juta rupiah dinilai gagal.
Dikatakan Rahman, Bupati Wakatobi Haliana hanya menikmati dan meresmikan sejumlah program yang dilakukan oleh Bupati Wakatobi sebelumnya. Bahkan pesawat yang diperjuangkan oleh mantan Bupati Wakatobi Hugua dan dipertahankan oleh Arhawi kini tidak beroperasi lagi.
Ditambahkan orator aksi, Arman, perekonomian di Wakatobi makin lesuh saat ini akibat ketidakampuan Bupati Wakatobi Haliana mengelolah anggaran daerah.
“Hari ini yang tumbuh pesat di Wakatobi hanya premanisme. Setiap aktivitas yang memprotes kebijakan Bupati Wakatobi Haliana, selalu ditakut-takuti oleh preman,” ucapnya.
Dia menilai, Bupati Wakatobi saat ini selalu mempertontonkan ketidakpatuhan dengan rekomendasi DPRD, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), putusan Pengadilan Tata Usaha Tinggi Negara, bahkan mengundang reaksi dari Komnas perempuan karena memberikan jabatan kepada pelaku nikah siri.
Bahkan, kata Arman, Bupati Haliana memaksakan pembahasan APBD perubahan dengan alibi jika ABPD perubahan tidak dibahas, gaji tenaga honorer, sara hukum tidak akan digaji, padahal APBD 2022 ditetapkan oleh DPRD selama setahun pada 2021.
“Lalu kenapa Bupati mau memaksakan APBD-perubahan? Karena Bupati ingin menghindari jerat hukum karena menetapkan gaji honorer dan sara hukum di atas pagu anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. Bupati juga ingin melegalkan sejumlah anggaran yang dikeluarkan tanpa persetujuan DPRD, seperti dana GTRA Rp 2 miliar, dan lain–lain,” tegasnya.
Dirinya meminta agar DPRD Wakatobi jangan ikut-ikutan membahas APBD perubahan. (C)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
