Tahun 2018 adalah tahun politik yang akan terus memanas hingga tahun 2019. Betapa tidak, berbagai kekuatan politik yang tampil dalam pentas demokrasi akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut hati rakyat, agar dalam pilpres nanti sosok yang dijagokan memenangi pertandingan. Pilkada yang hasilnya baru saja diumumkan menjadi pelajaran, dengan partai mana koalisi akan dilakukan, serta jagoan mana yang akan diusung. Dalam hal ini, tak tertutup peluang untuk merapat pada kubu yang sebelumnya menjadi lawan. Yang penting bisa menang.
Penonton kecewa. Ibarat sebuah panggung, lakon yang dimainkan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jagoan yang digadang-gadang agar muncul sebagai hero, tak disangka, membelot ke kubu saingan. Pupuslah semua harapan. Penonton merasa diberi harapan palsu. Mengidamkan pertunjukan berakhir happy ending, tapi, kenyataannya tak seindah yang dibayangkan. Sebut saja, TGB (Tuan Guru Bajang) secara mengejutkan memberikan dukungan kepada Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Bagaimana tidak kecewa, jika Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) -salah satu representasi umat Islam kekinian – telah merekomendasikan TGB bersama Habib Rizieq Shihab, Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra dan Zulkifli Hasan sebagai calon presiden yang menantang Jokowi pada Pilpres 2019.
Masihkah Berharap pada Demokrasi?
Kondisi demikian tidak mustahil terjadi di alam demokrasi. Demokrasi yang terlahir dari rahim kapitalisme sekuler meniscayakan kemaslahatan sebagai dewa. Karena itulah, idiom politik dalam demokrasi adalah tidak ada kawan–lawan sejati. Yang tersisa hanyalah kepentingan yang abadi. Politisi yang membuka praktik bernaungkan sistem demokrasi ini, sudah biasa melakukan manuver politik yang kadang kala sulit dinalar oleh akal sehat. Yang menjadi agenda utama mereka adalah kelanggengan kekuasaannya, sehingga siap terjang sana-sini termasuk tatanan baku dalam masyarakat. Boro-boro memikirkan urusan umat, yang penting mereka aman meretas jalan menuju kekuasaan.
Pada kondisi ini, kita akan melihat betapa batas-batas tegas perbedaan ideologi antar parpol tak lagi nampak. Termasuk pada parpol-parpol yang menyebut diri sebagai parpol Islam. Mereka, baik parpol Islam maupun sekularis, kiri, tengah maupun kanan, seolah lebur dalam satu warna dan satu agenda perjuangan. Yakni perjuangan meraih ‘kepentingan’ yang dibungkus dengan merek dagang yang sama, “maslahat bangsa dan negara”. Tentu saja bagi sebagian kalangan, terutama tokoh-tokoh dan aktivis Islam, hal ini akhirnya nampak seperti simalakama. Di satu pihak, mereka sadar bahwa sekularisme adalah biang kerusakan, sementara Islam adalah satu-satunya pilihan yang harus diperjuangkan. Namun di pihak lain, mereka menghadapi kenyataan bahwa sistem demokrasi meniscayakan demikian.
Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa demokrasi memang tak kompatibel dengan ideologi Islam. Demokrasi bahkan sejatinya akan berupaya memarginalkan peran agama Islam dari kancah kehidupan. Karena jika Islam diberi kesempatan memainkan peran politiknya secara penuh, maka sekulerisme dan prinsip-prinsip kebebasan yang menjadi nyawa demokrasi akan mati dengan sendirinya. Padahal atas semua kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat, hanya islamlah yang bisa diharapkan menjadi obat, sekaligus menjadi satu-satunya yang bisa mengembalikan umat ini pada jati dirinya yang asli, sebagai khairu ummah. Umat terbaik!
Tak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Itulah demokrasi. Wajar jika semua yang melibatkan diri dalam kompetisi demokrasi terbiasa bersikap pragmatis. Fakta – lah yang menjadi pijakan bersikap, bukan lagi landasan hukuma. Mereka lentur dan mudah berubah sesuai kondisi. Jika maslahat mengharuskan mereka menukar prinsip hidupnya, itupun tak masalah. Termasuk mengorbankan keterikatan mereka pada hukum syari’at, menabrak halal – haram yang telah baku dalam syari’at. Bahkan akidah pun berani mereka gadaikan. Ngeri bukan?.
Karenanya, makin mustahil jika terus berharap pada demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang muncul sebagai solusi kondisi masyarakat Barat yang saat itu belum tersentuh peradaban dan ideologi Islam. Oleh sebab itu, pemikiran, peraturan dan implementasi yang terpancar dari demokrasi merupakan cara berpolitik yang batil. Tidak mungkin lurus dan benar karena tidak dituntun oleh wahyu Allah SWT.
Pada praktiknya, tidak ada satupun negara demokrasi di dunia yang sistem politiknya bebas dari intrik dan manipulasi. Penguasa demokrasi tak pernah sungkan mengorbankan idealisme, persaudaraan ataupun kepentingan rakyat. Bagi demokrasi tidak ada yang salah, selama tidak bertentangan dengan hukum –yang amat mudah dilenturkan bagai karet- atau asal tidak terendus oleh otoritas keadilan.
Sekali lagi, dengan mengacu pada firman Allah di atas, “Barang siapa Allah beri petunjuk, ia mendapat petunjuk, dan barang siapa Allah sesatkan, ia tidak akan mendapatkan penolong dan pemberi petunjuk baginya” selayaknya kita menjadikan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di sekeliling kita sebagai petunjuk berharga. Sudah menjadi tabiat mukmin untuk menjadikan petunjuk sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaannya. Tidak ada jalan menjalankan, apalagi meningkatkan ketakwaan itu dengan membumikan aturan Islam. Melaksanakan syari’at Islam secara kaffah dalam kehidupan.
Sungguh mustahil jika keunggulan dan kesucian syari’at Islam akan bisa diterapkan secara paripurna melalui sistem batil seperti demokrasi. Yang meniscayakan politik pragmatis, sehingga praktik politik yang seharusnya bermuara pada penjagaan kemaslahatan umat harus dikorbankan dengan cara-cara yang kotor dan penuh kemunafikan.
Kembali Pada Penerapan Islam Kaffah
Dengan demikian, tidak cukup jika hanya mengganti penguasa atau aktor politik lainnya dengan figur yang lebih baik: shaleh, mukhlis dan berkarakter. Karena dalang semua kekisruhan ini adalah demokrasi. Maka jika ingin meniadakan semua masalah, termasuk perilaku politisi yang inkonsisten, tidak ada pilihan lain kecuali dengan mendepak demokrasi dari khazanah pemikiran, apalagi prakteknya dalam kehidupan politik Muslim.
Penggantinya? Tak usah khawatir, karena pada hakikatnya Islam adalah ideologi. Sebagai sebuah ideologi Islam cukup kompatibel dan kredibel dalam menghadirkan sistem politik. Apalagi, mempraktekkan politik ala Islam sesungguhnya adalah ittiba’, peneladanan terhadap cara bertindak Rasulullah SAW yang bernilai ibadah.
Dalam kehidupan bernegara Rasulillah SAW telah mempraktekkan cara berpoitik yang bersih, saleh bebas dari kepentingn prgamatisme yang disetir oleh kekuatan dunia. Cara berpolitik yang diajarkan Rasulullah itu telah diikuti juga sepanjang masa kekhilafahan Islam yang bertahan hingga hampir 14 abad. Realitas tersebut cukup menjadi petunjuk bagi Muslim untuk kembali pada metode politik Rasulullah SAW, dan tidak usah melirik apalagi mengambil keuntungan dari demokrasi.
Jadi, tunggu apa lagi? Dengan kembali pada sistem politik ala Rasulullah SAW umat akan terbebas dari harapan palsu, bebas dari intrik busuk politik oportunis dan pragmatis. Hanya Islam yang memberi harapan nyata, karena menunaikan Islam sebagai metode politik adalah cermin ketaqwaan pada Allah SWT. Walhasil, praktisi politik Islam akan bebas dari pengkhiatan akan amanah umat. Wallahu a’lam bisshawab.
