Tahun 2022, Pemprov Sultra Upayakan Seluruh Guru Non PNS Dapat Jamsostek

  • Bagikan
Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD saat menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Sultra, Minarti Lukman bersama rombongan, di Kantor Dikbud Sultra, Rabu (22/09/21). (Foto: Ist) 
Kadikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD saat menerima kunjungan Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Provinsi Sultra, Minarti Lukman bersama rombongan, di Kantor Dikbud Sultra, Rabu (22/09/21). (Foto: Ist) 

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Sebagai bentuk kepedulian Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi -Lukman Abunawas, tahun 2022 mendatang pemerintah provinsi (Pemprov) mengupayakan seluruh guru non PNS dapat bantuan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jamsostek.

Target ini merupakan yang pertama kalinya dalam kepemimpinan Gubernur Sultra  Ali Mazi bersama Wakilnya,  Lukman Abunawas. Menargetkan seluruh guru dan ketenaga pendidikan non PNS baik SMA, SMK, dan SLB bisa terlindungi.

Rencananya, target tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Asrun Lio, sebagai leading sektor yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan di Bumi Anoa.

Saat menerima kunjungan langsung Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sultra, Minarti Lukman, bersama rombongan, di Kantor Dikbud Sultra, Rabu (22/09/2021) kemarin, Asrun Lio membahas target tersebut.

Alumni S3 The Australian National University of Cambera ini juga menjelaskan, target tersebut juga akan menyertakan para sopir, cleaning service, termasuk security agar para pegawai non PNS yang ada dilingkungan Dikbud Provinsi Sultra tetap mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenaga kerjaan.

ibu alimazi

“Pemberian jaminan ini dimulai Tahun 2022 sebab untuk Tahun 2021 pembahasan anggaran telah usai. Sekaligus untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana juga melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang menginstruksikan agar pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga pendukung lainnya pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal, menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap Akademisi asal Moronene Bombana ini dalam keterangan tertulisnya.

Baca:   Pasar Murah di Buton, Harga Sembako "Miring"

Akademisi Universitas Halu Oleo ini menerangkan, adapun jumlah guru Non PNS yang akan diikutsertakan yakni sebanyak 3.700 melalui SK Gubernur Sultra dan 300 orang melalui SK Kepala Sekolah, serta 100 orang honorer di lingkup Dikbud Sultra.

“Iuran kepesertaan nantinya bukan melalui pemotongan gaji setiap bulannya, melainkan pendanaan melalui APBD Provinsi Sultra Tahun 2022, dengan harapan gaji bulanan tetap utuh untuk membantu pemenuhan hidup plus mendapatkan asuransi perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, sehingga saat bekerja tidak perlu was-was lagi, karena sudah ada jaminannya. Tetapi meskipun demikian, keselamatan dalam bekerja tetap menjadi hal utama untuk diperhatikan bagi setiap pegawai,” tuturnya.

Pencetus Proper PERAU GADIK di Bumi Anoa ini berharap, melalui pemberian jaminan ini nantinya, dapat menunjang peningkatan kesejahteraan guru non PNS dan kependidikan di Sultra, serta meningkatkan semangat untuk terus berdedikasi dalam mencetak generasi penerus bangsa yang gemilang dimana pun berada di pelosok daerah ini, demi menuju Sultra Cerdas dan terwujudnya kualitas pendidikan yang diharapkan selam ini.

Laporan: Hasrul Tamrin

  • Bagikan