SULTRAKINI.COM: BUTON – Tenaga Ahli Kebijakan Gizi, Sekretariat percepatan penurunan stunting terintegrasi Kementerian Perencaan Pembangunan Nasoinal/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ BAPPENAS), Andi Irfandi, dan Tenaga Ahli Kebijakan publik INNEY, program 1000 hari HPK, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Novel Abdul Gafur, berkunjung di Kabupaten Buton, untuk memberikan penjelasan langsung pencegahan stunting di wilayah setempat, Senin (9/12/2019).
Novel mengatakan pencegahan stunting harus dilakukan secara konvergens. Hal ini dikatakannya dalam rakor bersama Bupati Buton La Bakry dan para OPD pemerintah kabupaten Buton.
Novel berharap dalam upaya pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten Buton dapat menerapkan 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting (kerdil). Ke – 8 aksi tersebut diantarnya analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan.
“Pemkab perlu melaksanakan dan memanfaatkan hasil 8 aksi konvergensi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan intevensi gizi, pencegahan atau penurunan stunting terintegrasi,” kata Novel dihadapan peserta Rakot yang merupakan OPD terkait.
Novel juga berharap pemerintah Kabupaten Buton agar selalu mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada kecamatan, kelurahan, maupun pemerintah desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumberdaya, sumber dana, dan pemutakhiran data.
Ditempat yang sama, Andi Irfandi, mengatakan selain menekankan penerapan 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting (kerdil) kepada pemerintah kabupaten buton, Andi juga mengatakan pentingnya pemerintah memahami tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“OPD yang terkait, pencegahan stunting harus mengidentifikasi sebaran stunting, cakupan intervensi, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini untuk memahami oermasalahan rendahnya integrasi intervensi gizi prioritas pada sasaran rumah tangga 1000 HPK,” kata Andi Irfanji pada peserta rakor.
Rembuk stunting, kata Andi, adalah suatu bagian yang penting dalam upaya penurunan stunting sebagai wadah untuk menyampaikan hasil analisis situasi, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting.
Laporan: Aisyah Welina
Editor: Hasrul Tamrin
