SULTRAKINI.COM: BUTON – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara merasa dibohongi oleh pegawai saat melakukan razia di Pertigaan Kompleks Perkantoran Takawa di Kecamatan Pasarwajo pada 19 Juni 2019.
Salah seorang Anggota Pol PP Kabupaten Buton yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang hendak berkantor, pihaknya banyak mendapati pegawai yang memalsukan namanya.
“Kita merasa dibohongi oleh pegawai, saat kita tanya mereka justru palsukan namanya,” kata dia kepada Sultrakini.com, Rabu (7/8/2019).
Selain memalsukan nama, pegawai menyembunyikan instansi tempat mereka bekerja. Hal itu berlangsung sejak razia.
“Mereka juga kalau kita tanya, dia bilang di instansi ini, padahal kita tahu bukan di situ dia kerja, tapi kita mau bilang apa, kami kan tidak punya kewenangan untuk mengintimidasi mereka, palingan tugas kita hanya bertanya,” ucapnya.
Ia menyebutkan dari jumlah pegawai tidak tetap maupun PNS yang diperiksa, sebanyak 75 persen melakukan pemalsuan nama serta nama instansi tempat mereka bekerja.
“Sekitar 75 persen itu mereka berbohong,” tudingnya.
Lain halnya kata dia dengan para pegawai atau PNS yang menduduki jabatan dalam sebuah instansi seperti kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, dan kepala dinas. Sebab, mereka memiliki papan nama yang terpampang pada baju yang dikenakannya.
“Berbeda dengan para kepala seksi, kepala bidang, sekretaris dan kepala dinas karena di situ ada papan nama sehingga kita tahu,” ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa jika hal ini terus terjadi. Ia khwatir kerja keras yang mereka lakukan setiap harinya akan sia-sia. Dia berharap Pemda dalam hal ini sekda mengambil langkah tegas terhadap para pegawai tersebut.
“Jadi kalau pas kita periksa itu pegawai, kita mau minta KTP dan identitasnya yang lain, alasannya lupa, makanya kalau begini terus kerja kita sia-sia. Ya, harapan kita pak sekda kumpulkan mereka-mereka itu dan diwajibkan pasang id card dan kalau kita mau periksa KTP-nya mereka harus mau,” tambahnya.
Terkait hal tersebut, belum ada konfirmasi dari pemda setempat. Ketika awak media Sultrakini.com mencoba menanyakan hal tersebut kepada sekda namun yang bersangkutan tidak ada di tempat.
Laporan: La Ode Ali
Editor: Sarini Ido
