SULTRAKINI.COM: KENDARI – Inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara per 1 Oktober 2022 mencapai 6,23 persen (ytd) yang banyak didorong oleh kenaikkan harga komoditas dari komponen administered price atau harga yang diatur pemerintah, seperti bensin dan angkutan udara. Dalam upaya pengendalian ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sultra sampai studing banding ke dua wilayah di Indonesia.
Capaian inflasi dimaksud berada di atas target inflasi tahunan pada 2022 yang sebesar 3 persen +-1 persen, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
Sementara itu, komponen volatile food saat ini mendorong inflasi lebih tinggi dengan catatan sebesar 1,87 persen (ytd) didorong oleh komoditas pangan, seperti bawang merah dan telur.
Menindaklanjuti sumbangan inflasi administered price tinggi, serta menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Provinsi Sultra dengan dukung Pemerintah Pusat melalui berbagai alokasi dana pengendalian inflasi berupaya melakukan realokasi subsidi BBM dari berbagai bantuan sosial dengan tata kelola yang baik.
Dalam menangani inflasi komponen Volatile Food, diperlukan berbagai upaya pengendalian harga sesuai dengan strategi 4K. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pemprov Sultra beserta Bank Indonesia melakukan strategi pengembangan komoditas strategis berupa telur ayam ras dan bawang merah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sultra, Doni Septadijaya, mengatakan sebagai upaya akseleratif dalam penanganan inflasi salah satunya dilakukan dengan studi banding ke TPID Jawa Timur dan Blitar yang mempunyai program-program unggul dalam pengendalian inflasi pada 2–3 November 2022.
“Studi banding untuk memahami lebih lanjut Program Pengendalian Inflasi TPID Provinsi Jawa Timur yang dinilai mampu memanfaatkan alokasi anggaran pengendalian inflasi,” kata Doni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3 November 2022).
Pengendaliannya juga melalui kerja sama dengan BUMD secara efektif dan TPID Kabupaten Blitar sehingga berhasil memperoleh TPID Award 2021 sebagai salah satu kabupaten/kota berprestasi melalui program ketahanan pangan pada komoditas telur ayam ras.
Selain itu, kunjungan juga dilakukan ke klaster relur atam Kabupaten Blitar untuk memahami best practice proses bisnis klaster telur ayam dari hulu hingga hilir yang potensial diadopsi di Sultra.
Selanjutnya, sebagai tindak lanjut konkret studi banding dimaksud, usai kegiatan itu akan dilaksanakan diskusi terbuka dengan beberapa OPD anggota TPID menyangkut optimalisasi penggunaan alokasi anggaran oleh Pemerintah Pusat untuk pengendalian inflasi daerah, serta diskusi terbuka terkait isu pemenuhan stok komoditas beras dan bawang merah menjelang akhir tahun. (C)
Laporan: Wa Rifin
