Tuntutan Front Mahasiswa Sultra Terhadap Kunjungan Jokowi

  • Bagikan
Anggota Front Mahasiswa Sultra. (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM).
Anggota Front Mahasiswa Sultra. (Foto: La Niati/SULTRAKINI.COM).

SULTRAKINI.COM: KENDARI – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Jumat-Sabtu (1-2/3/2019), akan disambut dengan 10 tuntutan dari Front Mahasiswa Sultra.

Front Mahasiswa Sultra tersebut gabungan dari beberapa organisasi dan ketua lembaga kemahasiswaan di Sultra diantaranya, Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) Sultra, Lembaga Pusat Kajian Kebijakan Publik (LPKKP) Sultra, BAKIN Sultra, Sekretaris Badko HMI Sultra dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO).

Ketua BEM UHO, Maco membacakan 10 tuntutan Front Mahasiswa Sultra tersebut diantaranya, meminta Jokowi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak tenaga kerja asing (TKA), stop impor, turunkan harga kebutuhan pokok.

“Selanjutnya stop utang luar negeri, stabilkan perekonomian, gratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, kuasai kembali aset-aset negara, dan kami menuntut presiden untuk melunasi janji kampanyenya pada Pemilu 2014 lalu,” ujarnya dalam keterangan persnya di salah satu warkop di Kendari, Rabu (27/2/2019).

Ia sampaikan, gerakan tersebut merupakan aksi solidaritas mahasiswa Sultra untuk menyambut kunjungan Presiden di Kota Kendari.

“10 tuntutan ini merupakan harapan masyarakat Sultra. Dan ini juga sebagai bentuk kekecewaan dan keresahan kami kepada Jokowi atas visi misi yang pernah disampaikan pada kampanye Pemilu 2014 lalu,” tegas Maco.

Baca:   Mahasiswa Teknik Mesin UHO Ciptakan Mobil Listrik Pertama di Kendari

Ketua GPMI Sultra, Alfin menambahkan, gerakan tersebut sebagai bentuk kepedulian mahasiswa yang ada di Sultra untuk kemajuan Indonesia.

“Kami tidak menolak kedatangan Presiden, namun kami hanya menyampaikan beberapa tuntutan untuk direalisasikan. Kami sama sekali tidak berafiliasi dengan lawan politik Jokowi,” terangnya.

Ketua LPKKP Sultra, Tando Wuna mengatakan, persoalan yang paling urgen di Sultra saat ini adalah persoalann TKA. Ada beberapa perusahaan tambang di Sultra banyak mengalami permasalahan yang perlu ditindaki.

“Kami berharap agar TKA yang masuk di Sultra memenuhi administrasi yang lengkap, karena TKA bukan lagi menjadi lokal tetapi sudah menjadi isu nasional,” pungkasnya.

Laporan: La Niati
Editor: Habiruddin Daeng

  • Bagikan