Tuntutan Kelompok Cipayung Menyambut Jokowi di Kendari

  • Bagikan
Kelompok Cipayung Plus Sultra saat konferensi pers, Jumat (1/3/2019). (Foto: Maykhel Rizky/SULTRAKINI.COM).
Kelompok Cipayung Plus Sultra saat konferensi pers, Jumat (1/3/2019). (Foto: Maykhel Rizky/SULTRAKINI.COM).

SULTRAKINI.COM : KENDARI – Kunjunagn Kerja Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat-Sabtu (1-2/3/2019), disambut hangat oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Sultra.

Kelompok ini terdiri dari Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sultra, Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kendari, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari, Pengurus Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Sultra, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kendari itu ikut menyuarakan dukungan dan apresiasi atas kunjungan Jokowi.

Terhadap kunjungan Jokowi di Kendari, Cipayung Plus Sultra memiliki tuntutan yang ingin disampaikan secara langsung.

Ketua Badko HMI Sultra, Eko Hasmawan menyampaikan dengan tegas menolak kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di Sultra.

Senada juga dengan, Ketua PD KMHDI Sultra, Gede Eka, meminta pemerintah untuk mengusut TKA yang menggunakan visa wisata untuk bekerja di Sultra.

Sementar itu Ketua PKC PMI Kendari, Erwin, menyarankan Jokowi untuk membentuk tim khusus (timsus) untuk menyelidiki dan mengusut TKA yang menggunakan visa wisata. Dan memastikan agar tenaga kerja lokal dapat bekerja.

“Kita juga berharap agar Jokowi dan pihak terkait dapat mengusut menyelesaikan permalasahan tambang ilegal di Sultra,” katanya.

Ketua GMNI Kendari, Abdul Wahab, meminta presiden untuk melaksanakan reformasi agraria yang telah dicanangkannya.

Ketua GMKI Kendari, Deprianus, meminta Jokowi untuk mengembangkan jalur transportasi untuk mendorong perkembangan pariwisata. Dan pihaknya meminta pemerintah memperhatikan tol laut untuk perikanan Sultra, serta juga mendorong pengembangan industri pertanian buah-buahan di Sultra.

Ketua PMKRI Kendari, Karlianus, berharap presiden menginstruksikan kepada aparatur hukum untuk bertindak sebagai pelayan dan pelindung serta pengayom masyarakat secara independen tanpa melihat dan memandang suku, agama dan ras.

Laporan: Maykhel Rizky
Editor: Habiruddin Daeng

  • Bagikan