Utang Merangkak Naik, Rakyat Kian Tercekik

  • Bagikan
Nurhayati, S.S.T (Muslimah Media Kendari).Foto:ist

SULTRAKINI.COM: Berbicara perihal kondisi negeri saat ini seolah permasalahan negeri ini tidak ada habisnya. Bukan malah membaik justru memburuk.

Setelah rupiah anjlok di kisaran 14.400 diakhir pekan ini (liputan6.com 29/6/18), hutang negara yang mencapai 5000 T, dan yang terbaru kini dicabutnya subsidi gas melon 3kg yang dikonversi ke gas bright. Bukan hal yang baru kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah bukan malah menyelesaikan masalah terkini namun menimbulkan masalah baru.

Bukan Indonesia namanya, jika setiap kejadian yang dianggap rakyat membahayakan malah penguasa dalam hal ini pemerintah menanggapinya dengan legowo. Seperti pernyataan Gubernur BI yang mengomentari soal utang luar negeri (ULN) masih di titik aman. Seperti dilansir dari ekonomi.kompas/22/6/18 disana gubernur BI menyatakan ”jangan lihat nominalnya, sebab ukuran relatif. Satu dolar sekarang beda dengan dollar AS 10 tahun lalu. Jadi harus bandingkan dengan 1 dollar sekarang dengan ekonomi kita”.

Bagaimana mungkin penguasa yang menjadi “driver” bagi negeri ini tenang-tenang saja dengan tumpukan hutang bunga berbunga. Bukan malah lunas hutang pokoknya kita hanya mampu membayar bunganya. Maka ULN tidak akan pernah lunas. Ironi diatas ironi.

Hutang Dalam Sistem Kapitalisme

Pada tahun 1997, ketika Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi yang hebat, IMF datang menawarkan bantuan. Anehnya, setiap bantuan itu disertai syarat-syarat yang mesti dijalankan oleh pemerintahan nasional. Lebih parah lagi, campur tangan IMF justru membuat utang Indonesia membengkak dua kali lipat.

Baca:   Membentengi Generasi dari Virus Liberalisme

Menurut Rudolf H. Strahm (Kemiskinan Dunia Ketiga, 1999), sebab utama utang negara-negara berkembang adalah politik negara-negara industri yang menjual produk ekspornya dengan kredit yang diobral ke negara-negara tersebut. Motto mereka adalah, “beli sekarang bayar belakangan”. Hal ini pun hingga kini terlihat seolah mudah negara kita mendapatkan pinjaman dari negara lain, namun efeknya tak jua dirasakan oleh rakyat pemerataan ekonomi tak segera dituntaskan malah rakyat menjadi korban. Kebijakan pemerintahpun tak sedikit mencekik rakyat atas nama pencabutan subsidi.

Hutang negara yang begitu banyak ini bukan tanpa sebab, pasalnya Jokowi beralasan hutang ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, apakah efek nyata dari pembangunan itu kita rasakan saat ini? Bukankah yang justru terasa bahkan terlihat adalah pembangunan yang dilakukan oleh negeri tirai bambu alias Tiongkok.

Dominsi China semakin menguat dengan agenda baru dari China yaitu jalur sutra baru yang dinamakan (One Belt One Road). Strategi negara maju seperti China untuk menguasai negara berkembang seperti Indonesia cukup sederhana yakni memberikan pinjaman hutang dengan bunga tinggi untuk proyek insfastruktur dan mendapatkan ekuitas dalam proyek. Selanjutnya, ketika negara tersenut tidak mampu melunasinya maka China berhak atas kepemilikan proyek infrastruktur itu.

Baca:   Berebut Kuasa di Ruang Publik (Dialektika antara Wabah dan Wibawa Negara)

Hegemoni China kian terasa pasalnya garis kebijakan  rezim Jokowi tak lepas dari kepentingan China. Sebab salah satu sponsor infrastrukur dinegeri ini adalah China. Maka tak heran keberadaan TKA, material, dan kebijakannya pun tak lepad dari dominasi mereka. Kedok investasi bukanlah kabar baik untuk negeri ini justru inilah awal dari kehancuran ekonomi kita. SDA kita dieksploitasi tanpa pertimbangan dampaknya keseimbangan alam terganggu belum lagi nasib rakyat kecil sulit semakin sulit dirasa.

Jaminan Sistem Islam dalam Kebijakan Ekonomi

Sistem ekonomi kapitalisme saat ini meniscayakan hutang luar negeri sebagai sumber pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan negara. Namun rakyat tak kunjung sejahtera malah rakyat dipaksa turut membayar hutang melalui pemungutan pajak yang kian tinggi tiap tahunnya. Pemungutan pajak pun turut diberlakukan bagi rakyat kecil yang pendapatan ekonominya dibawah rata-rata.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam justru mempunyai sudut pandang sendiri dalam mengatur sistem ekonominya. Politik ekonomi Islam lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individual, bukan secara kolektif. Karena itu, politik ekonomi Islam bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah negara semata, tetapi juga menjamin setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidup tersebut.

Sistem Ekonomi Islam berupaya menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan pokok (primer) setiap warga negara Islam (Muslim dan non-Muslim) secara menyeluruh. Barang-barang berupa pangan, sandang, dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok (primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233; QS at-Thalaq [65]: 6). Keamanan, kesehatan, dan pendidikan juga merupakan tiga kebutuhan jasa asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya.

Baca:   Renaisance Pakapaka

Sistem Islam mengatur sistem ekonomi dengan apik sesuai dengan aturan yang bersumber langsung dari Sang Khaliq Allah Subhanallahu Wa ta’ala satu-satunya Dzat yang Maha tau akan kemaslahatan tiap-tiap hamba-Nya. Maka tak heran kurang lebih 1300 tahun lalu Islam mampu mencapai posisi adidaya dengan pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata. Keberadaan Aghniya (orang kaya) bukan hanya hitungan jari. Sebab orientasinya bukan untuk memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara. Islam memposisikan rakyat dan penguasa sebagai hamba yang harus tunduk terhadap segala aturan yang bersumber dari Alla Subhanallahu wa ta’ala tanpa tebang pilih. Jika Allah melarang aktivitas ribawi baik dalam perniagaan maupun perjanjian antar negara maka kita sebagai hamba harus patuh. Tidak seperti saat ini aktivitas ribawi dianggap lumrah sebab mampu menguntungkan dan melipat gandakan harta. Tapi, dibalik itu semua justru aktivitas itulah yang menghantarkan negeri ini menuju jurang kehancuran dan kebangkrutan. Wallahu ‘alam bishowab.

Nurhayati, S.S.T (Muslimah Media Kendari)

  • Bagikan