SULTRAKINI.COM: BUTON TENGAH – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) tahun anggaran 2017. Pemeriksaan ini berlangsung selama 27 hari di salah satu hotel di Kota Baubau.
Wakil Bupati Buteng, La Ntau mengintruksikan kepada semua kepala dinas, bendahara keuangan, bendahara pengeluaran, dan bendahara barang untuk membantu BPK dalam memberikan data akurat sehingga pemeriksaan berjalan dengan baik. Termasuk perintah untuk tidak keluar daerah selama pemeriksaan BPK.
“Kecuali ada hal yang sangat penting yang tidak bisa diwakili, tapi itu juga harus diketahui oleh pimpinan,” kata La Ntau di aula Setda Buteng, Rabu (7/3/2018).
Dia menegaskan, intruksi harus dilaksanakan jika tidak ingin ada kepala OPD menerima ‘catatan hitam’ atau dianggap tidak loyal dengan jabatan kepemimpinannya.
“Jadi pak Ketua tim jika ada kadis atau bendahara yang tidak hadir, nanti kasih tahu saya supaya saya cari dia. Jika dia tidak menindahkan lagi, itu akan menjadi catatan kami dan sudah pasti kami peringatkan dan kalau perlu diberi sanksi,” tegasnya.
Ketua Tim Pemeriksa dari BPK RI perwakilan Sultra, Idah Bagus Agung Sriwastita memberikan apresiasi atas sambutan tersebut. Kata dia, pemeriksaan BPK ini bertujuan untuk mengunci kas dan stok atau persediaan yang dimiliki daerah di semua SKPD.
“Bendahara keuangan dan barang, saya minta tolong siapkan semua laporannya, kalau untuk stok kami pasti akan turun langsung ke lapangan, terutama di dinas kesehatan dan rumah sakit,” jelasnya.
Tim berjumlah empat orang. Selama masa pemeriksaan tersebut, dia berharap adanya kerja sama ari semua SKPD setempat.
“Kami hanya sekadar memberikan petunjuk atau jalan, bahwa begini yang harus diperbaiki kalau kedepannya bisa meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” terangnya.
Laporan: Ali Tidar
