SULTRAKINI.COM: KENDARI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) gandeng anggota Komisi II DPR RI dan Akademisi UHO melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilihan umum kepada masyarakat di Kota Kendari untuk mengawal suksesnya pemilihan umum tahun 2024, Senin (24 Oktober 2022) malam.
Hadir dalam sosialisasi itu sebagai narasumber anggota Komisi II DPR RI yakni Ir Hugua dan akademisi sekaligus pengamat politik Sultra, Prof. Eka Suaib .
Anggota KPU Sultra, Al Munardin dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi ini merupakan program KPU RI untuk memberikan pemahaman tentang berpemilu.
“Kita berharap dengan kehadiran anggota Komisi II DPR RI bisa memberikan pemahaman yang cukup tentang apa yang harus kita lakukan pada Pemilu 2024,” ujarnya.
Komisioner KPU Sultra yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta SDM menyampaikan, bahwa hal terpenting yang harus diketahui oleh pemilih adalah memastikan terdaftar sebagai pemilih melalui situs lindungihakpilihmu.
“Meskipun itu belum dilakukan verifikasi akhir tentang daftar kepesertaan, dan nanti akan diverifikasi, tapi alangkah baiknya kita sudah lebih dulu memastikan kepesertaan kita,” katanya.
Dia menegaskan, sosialisasi dan pendidikan kepemiluan ini akan terus dilakukan demi memastikan proses kepemiluan ini berjalan sukses, sesuai harapan bersama.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Ir Hugua menjelaskan bahwa ekosistem nilai Pemilu kian tahun atau momen terus mengalami pergeseran sehingga sosialisasi pendidikan politik menjadi sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat.
Politisi PDIP tersebut mengaku sudah melaksanakan sosialisasi pendidikan Pemilu di beberapa daerah, diantaranya Binongko dan Tomia Kabupaten Wakatobi, Moramo Kabupaten Konsel, saat ini di Kota Kendari dan selanjutnya di Lasalimu Kabupaten Buton.
“Sekarang ini negara kita hampir masuk pada negara maju, cara pandang masyarakat tentang pemimpinnya beda,” ungkapnya.
Menurut mantan Bupati Wakatobi tersebut, dengan masuknya Indonesia menjadi anggota dari G20 dan merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia membuat ekosistem Pemilu berubah.
“Sosialisasi ini untuk memberikan cara pandang kepada pemilih melalui perwakilan-perwakilan mereka bahwa memilih pemimpin negara itu sangat berbeda dengan memilih pemimpin pada komunitas lain,” jelas Hugua.
Dikatakan, pemimpin yang dipilih memiliki dua tugas utama, yakni budget publik yaitu bagaimana menata anggaran untuk kepentingan publik dan selanjutnya tugas kebijakan publik yaitu bagaimana menata kebijakan untuk kepentingan publik dan memajukan bangsa dan negara.
“Sehingga pemimpin yang harus kita pilih adalah negarawan, bukan pebisnis maupun pedagang,” pungkasnya. (C)
Laporan: La Niati
Editor: Hasrul Tamrin
