SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Roziq Arifin, seorang aktivis dan mantan pendukung setia Bupati Wakatobi Haliana, kini memutuskan untuk beralih ke oposisi karena menilai kebijakan Haliana telah merugikan masyarakat. Roziq, yang sebelumnya vokal mendukung Haliana dalam Pilkada 2020, kini merasa bahwa berbagai kebijakan yang diambil sang bupati tidak lagi berpihak kepada rakyat dan justru membebani daerah.
Roziq menyatakan bahwa keputusannya untuk mengkritik kebijakan Haliana bukan tanpa alasan. “Saya memilih menjadi oposisi karena kebijakan Bupati Haliana sudah sangat merugikan daerah dan tidak lagi berpihak kepada masyarakat,” ujar Roziq Arifin pada Sabtu (26/10/2024).
Sebagai putra daerah yang peduli dengan perkembangan Wakatobi, Roziq merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan menegur kebijakan yang dianggap merugikan. Salah satu isu utama yang ia soroti adalah kebijakan pengelolaan anggaran dan sektor pariwisata, yang menurutnya telah mengalami kemunduran signifikan sejak Haliana menjabat.
Kebijakan Pariwisata dan Anggaran Pesawat yang Dinilai Bermasalah
Roziq menyoroti kebijakan Haliana yang mengembalikan anggaran subsidi penerbangan senilai Rp 4,5 miliar ke kas daerah pada 2023. Kebijakan ini berdampak pada terganggunya akses transportasi udara menuju Wakatobi, yang sebelumnya diupayakan pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata. “Selama dua tahun, penerbangan di Bandara Matahora terhenti, dan ini berdampak negatif pada sektor pariwisata,” jelas Roziq.
Meskipun Pemda Wakatobi mengalokasikan anggaran baru sebesar Rp 3,5 miliar dalam APBD 2024 untuk subsidi penerbangan, hingga kini pesawat belum beroperasi kembali di Wakatobi. Hal ini menurut Roziq, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam memulihkan sektor yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Kritik Program Pertanian dan Perikanan yang Dinilai Tidak Efektif
Selain sektor pariwisata, Roziq juga mengkritik program pertanian bawang merah dan perikanan udang vaname yang digagas Pemda Wakatobi di bawah kepemimpinan Haliana. Menurutnya, program bawang merah yang dijalankan tanpa perencanaan matang telah menyebabkan kerugian daerah hingga ratusan juta rupiah, dan saat ini kasusnya sedang ditangani oleh Polres Wakatobi.
Sementara itu, program pengembangan udang vaname yang menelan anggaran Rp 5 miliar juga dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. “Jika anggaran itu dialokasikan untuk pembelian perahu dan mesin nelayan, ratusan nelayan di Wakatobi bisa lebih sejahtera,” ujar Roziq.
Janji Politik yang Tidak Terpenuhi
Roziq turut menyayangkan puluhan janji politik Haliana saat kampanye Pilkada 2020 yang hingga kini belum terealisasi. Beberapa janji besar yang tidak kunjung terpenuhi antara lain pemberian dana Rp 1 miliar per desa dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Menurut Roziq, janji-janji ini hanya dibuat untuk menggaet suara masyarakat tanpa komitmen yang nyata untuk mewujudkannya.
Selain itu, ia juga menyoroti laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Tenggara yang mengungkapkan adanya kerugian daerah dalam sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2022 dan 2023, yang terjadi selama kepemimpinan Haliana. Laporan ini memperkuat dugaan Roziq bahwa banyak kebijakan di bawah Haliana yang kurang transparan dan merugikan keuangan daerah.
Kritik tajam dari Roziq ini menunjukkan ketidakpuasan sebagian masyarakat Wakatobi terhadap kepemimpinan Haliana dan memunculkan tuntutan agar kebijakan yang tidak pro rakyat segera diperbaiki demi kesejahteraan daerah.
Laporan: Amran Mustar Ode
