SULTRAKINI.COM: KENDARI – Di bawah kepemimpinan Bupati Kery Saiful Konggoasa, Pemerintah Kabupaten Konawe kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (31 Mei 2022).
WTP kali ini merupakan ketujuh secara berturut-turut diterima oleh Pemda Konawe selama periode kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa sebagai Bupati.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Pemkab Konawe tahun anggaran 2021 diserahkan langsung Kepala PLH BPK RI Perwakilan Sultra, Patrice L Sihombing kepada Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sultra, Kota Kendari.
Usai menerima LHP tersebut, Kery mengatakan sebagai pimpinan daerah setiap penggunaan anggaran harus selalu dicek.
Kery juga mengucapkan syukur atas capaian tersebut. Sebab WTP yang terus bisa dipertahankan itu merupakan hasil kerja keras semua jajaran kepala OPD dan pegawai se-Kabupaten Konawe. Utamanya, menyajikan laporan keuangan sesuai standar penilaian BPK RI.
“Alhmdulilah, ini yang ketujuh. Ini (WTP) bukan kerja saya sendiri, tapi kerja kolektif segenap pegawai Pemkab Konawe. Saya berharap kita semua harus bekerja sesuai standar operasional prosedur baik itu peraturan pemerintah atau peraturan mentri, atau bahkan petunjuk teknis,” terang Kery.
Dia juga mengakui tidak mudah bagi Pemda mencapai predikat WTP karena setiap waktu perintah undang-undang mengalami perubahan, sehingga mengharuskan Pemda terus melakukan perbaikan-perbaikan dan koreksi sesuai aturan dan anjuran perundang-undangan.
“Intinya kita harus kerja baik sesuai dengan petunjuk BPK karena apa yang dilaksanakan oleh BPK adalah perintah negara, perintah undang-undang dan petunjuk peraturan,” jelasnya.
Beberapa hal menjadi catatan BPK, seperti masalah penganggaran dan kurangnya volume kerja akan terus dilakukan pembenahan dan perbaikan sehingga ke depannya semakin maksimal pengelolaan anggaran Pemda.
“Itu akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai petunjuk dasar, sesuai perencanaan karena kadang ada kepala dinas belanja-belanja saja semaunya, sementara pemerintah atau BPK itu harus jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Konawe, Ardin, mengatakan dengan WTP ketujuh itu ikut memberikan gambaran bahwa pengelolaan keuangan Pemkab Konawe terstruktur dan tersistematis dengan baik.
Pihaknya berharap, Pemda Konawe sebisanya mempertahankan predikat WTP.
“Alhamndulilah, para pejabat pemerintah daerah dikomandai Pak Sekda, tentunya dengan arahan pimpinan daerah Pak Bupati mampu melaksanakan pengelolaan keuangan (dengan baik),” ucapnya.
Di tempat yang sama Kepala PLH BPK RI, Patrice Lumumba Sihombing mengapresiasi para kepala daerah atas kerja sama dan komitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan.
“Pemerintah daerah terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya karena BPK akan terus me-monitoring,” jelasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
Editor: Sarini Ido
