SULTRAKINI.COM: KONAWE – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe menggelar pembinaan, peningkatan kapasitas panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) se- Kabupaten Konawe, Selasa (16 Agustus 2022). Pemilihan akan berlangsung serentak Oktober mendatang. Panitia diwanti-wanti bekerja profesional.
Kepala DPMD Konawe, Keny Yuga Permana, mengatakan panitia pemilihan kepala desa harus bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan dan bekerja secara profesional.
Utamanya, kata dia, dalam penetapan daftar pemilih harus memenuhi syarat sah pemilih, yakni warga yang terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili kurang lebih selama 6 bulan dan dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan kependudukan pada desa setempat.
“Olehnya itu, jangan ada lagi ada warga yang sudah lama pindah di desa lain, hanya karena KTP masih ada di desa tempat penyelenggaraan pemilihan dan panita mengenal orangnya lalu masih dipaksakan masuk,” katanya.
Keny menegaskan, Pilkades, selain diadakan pemilihan, juga melaksanakan verifikasi administrasi kependudukan, sehingga hal-hal kecil harus dapat diantisipasi sesegera mungkin agar tidak berdampak besar.
Selain itu, lanjutnya, saat verifikasi bakal calon kepala desa, ijazah sangat penting untuk diperhatikan, mengingat pada 2019 lalu, ada dua kepala desa terpilih namun berhentikan karena belakangan ketahuan menggunakan ijazah palsu.
Untuk mengantisipasi hal itu, dalam verifikasi, jika ada keraguan atas berkas yang disetorkan bakal calon, panitia bisa melakukan mengecek langsung kepada dinas atau pihak-pihak yang mengeluarkan surat-surat tersebut.
“Kalau tidak lolos atau tidak memenuhi syarat langsung coret, karena kita satu kesatuan, panitia melaksanakan tugas dan ketika mendapatkan permasalahan pasti gugatannya larinya di Pemda Konawe, BPD, dan panitia pemilihan,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan masyarakat saat menyalurkan hak pilihnya tidak datang bersamaan. Olehnya itu, ia menekankan agar panitia menyampaikan teknis pencoblosan secara berulang.
“Sehingga saya sangat berharap panitia untuk memperhatikan tugas dan jangan ada lagi gerakan tembahan, kerjakan tugas secara profesional, adil dan jujur,” pungkasnya.
Laporan: Hasrul Tamrin
