Warga Puma Minta Peningkatan Infrastruktur, Soroti Jalan Rusak dan Ancaman Longsor

Tampak Anggota DPRD Sultra, Suwandi, didampingi oleh camat (kiri) dan dua lurah di Puma. FOTO: IST.

SULTRAKINI.COM: Warga Pulau Makasar (Puma), Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan infrastruktur di wilayah mereka, terutama perbaikan jalan sepanjang enam kilometer yang menghubungkan dua kelurahan, Liwuto dan Sukanayo.

Keluhan ini disampaikan langsung kepada anggota DPRD Sulawesi Tenggara, Suwandi, S.Sos, dalam reses masa sidang pertama tahun 2025 yang digelar pada Rabu (29/1/2024).

Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 perwakilan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, Babinsa, tokoh perempuan, serta Ketua LPM dari kedua kelurahan, warga mengungkapkan berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan utama mereka.

Kondisi jalan yang rusak parah, kata warga, telah menyulitkan aktivitas sehari-hari, mulai dari akses pendidikan, distribusi barang, hingga layanan kesehatan.

Selain masalah jalan, masyarakat juga menyoroti ancaman longsor akibat belum adanya talut pengaman di wilayah Lakorapu. Mereka meminta pembangunan talut sepanjang 200 meter dengan ketinggian 15 meter, mengingat seringnya terjadi longsor yang mengancam keselamatan penduduk setempat.

Tak hanya itu, warga Kelurahan Liwuto juga mengusulkan penambahan panjang dermaga dan pembangunan tambatan perahu guna mendukung aktivitas nelayan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Menanggapi aspirasi ini, Suwandi, yang dalam kunjungannya didampingi oleh Camat Kokalukuna Muslidin, Lurah Liwuto Sarif Male, dan Lurah Sukanayo Tajuddin, berjanji akan menyampaikan dan memperjuangkan usulan masyarakat dalam pembahasan di tingkat provinsi.

“Kami akan membawa semua aspirasi ini ke tingkat lebih tinggi agar bisa segera direalisasikan. Peningkatan infrastruktur ini sangat penting demi kesejahteraan masyarakat Puma,” ujar Suwandi dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Harapan masyarakat Pulau Makasar kini bergantung pada pemerintah daerah dan DPRD Sulawesi Tenggara agar perbaikan infrastruktur ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi segera terealisasi demi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Laporan: Frirac

Exit mobile version