SULTRAKINI.COM: Pada Kamis (21 September 2023), sebuah aksi massa yang disertai dengan perusakan sejumlah fasilitas di Proyek Emas Pani (Pani Gold Project) dan pembakaran Kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo, mencatatkan diri sebagai konflik terbesar kedua yang pernah terjadi di Teluk Tomini, setelah kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah, pada akhir 1998.
Aksi massa tersebut terjadi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Pohuwato, di mana berdirinya kantor PT Merdeka Copper Gold Tbk (Merdeka), perusahaan induk dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Massa merusak bangunan dan fasilitas di Pani Gold Project, termasuk Mess Hall, kantor, dan mobil-mobil perusahaan. Bahkan, kaca kendaraan dilempari batu hingga pecah dan digulingkan.
Setelah merusak fasilitas di Pani Gold Project, massa bergerak menuju KUD Dharma Tani di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, dan melanjutkan perusakan. Dari situ, mereka menuju Kantor Bupati Pohuwato yang terletak di kompleks Blok Plan, Desa Palopo, Kecamatan Marisa. Kantor Bupati Pohuwato menjadi sasaran perusakan dan akhirnya dibakar, menghanguskan gedung tersebut. Selain itu, rumah dinas Bupati Pohuwato juga rusak akibat tindakan massa tersebut. Massa juga melakukan pengrusakan terhadap Kantor DPRD Pohuwato yang berada di Blok Plan.
Sosiolog dan Direktur Pusat Inovasi Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, menganggap peristiwa ini sebagai kasus terbesar kedua di Teluk Tomini setelah konflik Poso. Ia memberikan beberapa catatan penting terkait konflik di Kabupaten Pohuwato:
Multietnis dan Multagama: Kabupaten Pohuwato merupakan miniatur Indonesia dengan keberagaman etnis dan agama. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak boleh memicu konflik yang lebih besar, terutama konflik etnis dan agama.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Potensi sumber daya alam di Pohuwato harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak boleh menjadi sumber konflik.
Model Tata Kelola Konflik: Diperlukan model tata kelola konflik yang komprehensif sebagai solusi jangka pendek untuk pengelolaan sumber daya alam di Pohuwato. Model ini harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pengelolaan Berbasis Lingkungan: Pengelolaan sumber daya alam harus berbasis lingkungan untuk menjaga keberlanjutan.
Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus menjadi subyek dalam pengelolaan sumber daya alam dan berpartisipasi aktif.
Peran Kelembagaan Desa: Kelembagaan desa, termasuk Bumdes, yang berada di sekitar tambang harus terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya para penambang.
Dalam tanggapannya terhadap peristiwa ini, PT Merdeka Copper Gold Tbk (Merdeka), perusahaan induk PT PETS dan PT GSM, menyayangkan insiden perusakan di Pani Gold Project dan fasilitas publik lainnya di Pohuwato. Mereka menegaskan komitmen untuk menjaga dialog dan musyawarah sebagai cara untuk menjaga komunikasi dengan semua pihak.
Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Prof. Dr. Eduart Wolok, juga menyampaikan keprihatinan atas peristiwa ini. Ia mendorong penataan komunikasi sebagai upaya penyelesaian konflik di Pohuwato dan berharap agar semua pihak dapat menahan diri demi menjaga kestabilan daerah.
Peristiwa ini mengingatkan pentingnya menemukan solusi damai dan berkelanjutan untuk konflik yang muncul dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari ekonomi daerah dan nasional.
Sebelumnya, pada Januari 2023 lalu telah pecah kerusuhan tambang nikel di wilayah Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Kerusuhan tambang di Morowali, telah menjadi sorotan utama dalam tahun ini. Konflik antara pihak tambang dan masyarakat setempat telah menciptakan ketegangan yang mengancam stabilitas daerah setempat.
Situasi seperti itu terjadi dalam konteks industri tambang di berbagai wilayah di seluruh dunia, terutama jika terdapat perasaan ketidakpuasan atau ketidaksetaraan dalam hal upah, kondisi kerja, atau peluang pekerjaan antara pekerja lokal dan asing.
Kerusuhan atau konflik di sektor tambang sering kali dapat muncul akibat persaingan sumber daya, ketidaksetaraan ekonomi, atau perbedaan budaya dan bahasa antara pekerja lokal dan asing. Solusi untuk mengatasi konflik semacam ini biasanya melibatkan dialog, mediasi, dan implementasi kebijakan yang adil untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi dan bahwa manfaat ekonomi dari industri tambang didistribusikan secara adil di antara masyarakat lokal dan asing.
Di tengah ketegangan tersebut, masalah ekonomi juga memainkan peran penting. Banyak penduduk setempat yang bekerja di industri tambang, sehingga konflik ini berdampak pada mata pencaharian mereka.
Seperti halnya di Gorontalo dan Morowali Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjadi wilayah pertambangan yang potensial, mulai dari tambang emas hingga nikel. Sultra merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terutama berbagai jenis mineral seperti nikel, bijih besi, emas, dan mineral berharga lainnya.
Potensi tambang yang melimpah di Sultra telah menarik perhatian perusahaan tambang internasional, dan sementara ini dapat membawa manfaat ekonomi bagi wilayah tersebut, potensi konflik dengan masyarakat setempat merupakan isu yang sangat penting untuk diperhatikan.
Potensi Tambang di Sultra: Peluang Ekonomi vs. Dampak Lingkungan
Potensi ekonomi dari industri tambang di Sultra sangat menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi lokal dapat ditingkatkan melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan dari pajak tambang, dan dampak positif lainnya. Selain itu, ekspor mineral dapat berkontribusi signifikan pada devisa negara.
Namun, dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan adalah isu yang mendalam. Proses pertambangan cenderung menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan peningkatan emisi gas rumah kaca. Masyarakat setempat yang hidup dari sumber daya alam dan lingkungan alam mereka akan terkena dampak negatif ini.
Potensi Konflik dengan Masyarakat Setempat: Masalah Sosial dan Hak Tanah Adat
Salah satu potensi konflik terbesar adalah masalah sosial yang timbul ketika industri tambang besar masuk ke wilayah tersebut. Kehadiran perusahaan tambang seringkali mengubah dinamika sosial di masyarakat lokal. Ini bisa menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mengancam keberlanjutan budaya lokal.
Selain itu, masyarakat setempat sering memiliki klaim atas tanah yang akan digunakan untuk tambang, sering kali berdasarkan hak tanah adat. Konflik lahan bisa timbul, mengakibatkan perselisihan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal yang mengklaim hak atas tanah tersebut.
Penyelesaian Potensi Konflik: Transparansi, Partisipasi, dan Pengawasan
Untuk mengatasi potensi konflik ini, pemerintah dan perusahaan tambang perlu mengambil langkah-langkah berikut:
Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat: Penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan tambang dan memberikan informasi yang jelas tentang dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi.
Pemahaman tentang Hak Tanah Adat: Hak tanah adat masyarakat setempat harus diakui dan dihormati. Penyelesaian konflik lahan perlu dilakukan dengan adil dan transparan.
Pengawasan Ketat: Pemerintah harus mengawasi aktivitas pertambangan dengan ketat untuk memastikan perusahaan mematuhi semua peraturan lingkungan dan sosial yang berlaku.
Pengembangan Alternatif Ekonomi: Upaya perlu dilakukan untuk mengembangkan alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat sehingga mereka tidak hanya mengandalkan industri tambang.
Potensi tambang di Sultra dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi perlu diingat bahwa manfaat ini harus dinikmati bersama dengan perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang bijak dan kolaboratif, konflik dapat dihindari, dan keberlanjutan dapat terwujud.
Sumber: darilaut.id dan dikembangkan dengan teknologi AI
