Tensi laga pertandingan memperebutkan hati pemilih semakin memanas. Berbagai isu kontroversial menghiasi pemberitaan media belakangan ini. Mulai dari kontroversi operasi plastik Ibu Ratna hingga istilah genderuwo politik. Elit politik tidak henti-hentinya membuat sensasi tanpa substansi.
Publik kita sudah sangat terbiasa menghadapi pro-kontra pendapat dalam menganggapi suatu isu. Saling sindir, baik menggunakan bahasa halus maupun sarkasme menjadi bumbu yang tidak pernah ketinggalan. Semuanya menjadi luar biasa semenjak setiap perbedaan pandangan ditarik ke urusan politik. Hal ini diperparah dengan debat terbuka yang dipertontonkan tim pemenangan calon presiden di berbagai media.
Sayangnya, perdebatan yang dipertontonkan pasangan kandidat belum menyentuh persoalan fundamental bangsa ini. Berbagai akrobat kata-kata juga mewarnai pemberitaan sejumlah media. Sebut saja penyebutan tempe setipis ATM, ekonomi kebodohan, tampang miskin, datang dari salah satu pasangan Capres. Di pihak sebelah tak kalah mengerikan, ucapan sarkas hingga penyebutan makhluk angker turut dihadirkan untuk menyindir lawan tandingnya.
Jadilah masa kampanye pilpres menjadi ajang saling sindir. Dan entah apa yang diperoleh masyarakat dari kegenitan model kampanye seperti ini. Padahal di awal masa kampanye dulu, kedua calon bersepakat akan menghadirkan kesejukan dalam berkampanye. Yang jelas, perbedaan yang terjadi di masyarakat bukan semakin menurun bahkan semakin meruncing. Dan yang pasti pula, pemulihan terhadap pembelahan publik akibat perbedaan pilihan memerlukan waktu yang tidak singkat. Padahal berbagai tantangan pembangunan telah menanti untuk diselesaikan.
Yang patut dikhawatirkan dari gelaran kampanya ini adalah serangan yang bersifat pribadi dan berita bohong yang kian masif. Kita tentu masih ingat kasus yang menimpa bu Ratna S. Bagaimana beliau yang dikenal sebagai aktivis perempuan yang begitu vokal membela orang-rang miskin, memperjuangkan hak-hak orang tertindas. Hancur semua reputasi itu sekejap, hanya karena kasus operasi plastik. Begitu ganasnya vonis publik, bahkan melebihi kecepatan putusan hukum.
Media sosial menjadi pemicunya
Perkembangan internet yang begitu cepat membuat hubungan manusia via media sosial juga semakin intim. Coba bayangkan suatu kejadian di satu belahan bumi, bisa disaksikan secara bersamaan di belahan bumi yang lain. Tidak hanya kejadian, beragam informasi juga menghujani setiap waktu manakala pengguna terhubung dengan internet dan media sosial.
Studi Dailysocial.id menemukan hanya separuh lebih sedikit responden yang memverifikasi informasi yang diperoleh melalui sosial media. Temuan ini cukup krusial dan menjadi potret karakteristik pengguna sosial media. Tanpa cek dan ricek, setiap berita berpeluang tidak utuh diterima. Dampaknya bisa fatal, bisa jadi informasi yang ditangkap pembaca berbeda dengan konten sebenarnya. Berita baiknya, hanya sekitar 11 persen responden yang selalu membagikan berbagai informasi yang diperolehnya. Sisanya masih mempertimbangkan penting tidaknya berita itu dibagikan.
Informasi yang berseliweran saat ini tentu tidak jauh-jauh dari isu politik. Jika ada berita yang sesuai dengan opini, sikap atau pilihan politiknya maka peluang berita tersebut dipercaya lebih besar dibanding jika beritanya berlawanan dengan opininya. Laras Sekarasih, dosen psikologi media Universitas Indonesia menyebutnya sebagai perasaan yang terafirmasi. Secara natural, perasaan positif akan timbul pada diri seseorang ketika ada yang turut membenarkan apa yang sudah dia percayai.
Sayangnya, publik masih kesulitan membedakan mana berita bohong, mana yang autentik. Hal ini sejalan dengan temuan Dailysocial.id yang menemukan bahwa sebagian besar responden (lebih dari 75 persen) tidak mampu mendeteksi kebenaran sebuah berita yang diterimanya. Kondisi ini menjadi PR penting dan genting bagi semua pihak.
Perlunya Literasi Data
Terbatasnya pengetahuan pengguna internet menjadi alasan tersebarnya informasi hoax dengan cepat. Mengutip pernyataan Laras Sekarasih bahwa “tidak adanya prior knowledge tentang informasi yang diterima menjadi alasan seseorang mudah percaya dengan berita yang diterimanya. Ditambah lagi dengan kurangnya daya kritis dari sebagian orang ketika menerima informasi tertentu.
Berita buruknya, tidak ada satu pun orang yang benar-benar imun dari informasi yang tidak benar. Setiap orang bisa menjadi korban. Setiap orang bisa menjadi produsen atau perantara dalam penyebarluasan informasi tak netral. Tentu harus dibedakan antara kemampuan mengoperasikan gadget dengan kemampuan memilah informasi.
Dalam masa kampanye pilpres, perang data gencar dikumandangkan. Tak jarang pendukung pasangan calon menelan mentah-mentah informasi yang diterima dari calon yang didukungnya. Jika disinformasi ini terus dibiarkan maka lambat laun dapat dianggap sebagai kebenaran. Terlebih lagi, hanya sedikit sekali orang yang mau mengeceknya.
Bukankah asas pemilu adalah jujur? Pemilu yang baik harus menghadirkan pemilu yang jujur dimulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan. Setiap peserta pemilu hendaknya mengeluarkan data yang valid dan bisa terverifikasi. Dengan demikian, masyarakat bisa tercerahkan dengan pasokan informasi yang berimbang. Dapat dibayangkan jika berita yang beredar tidak diketahui lagi mana yang benar mana yang salah.
Kurangnya pengetahuan dan daya kritis berbanding lurus dengan temuan budaya baca sebagian penduduk negeri ini. Hasil studi dari Central Connecticut State University (CCSU) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat kedua paling bontot dalam minat baca. Jika tidak ada upaya fundamental untuk menggalakan budaya baca, niscaya berita tidak benar akan terus menyebar.
Dalam kondisi pertarungan data yang kian masif ini perlu penengah yang netral. Yang memotret dan menyajikan data sesuai kondisi riil di masyarakat. Peran ini bisa dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah sebagai penyedia data statistik dasar dan sektoral. Bisa jadi data yang diangkat salah satu pihak benar adanya. Hanya perlu diluruskan dalam aspek interpretasi. Dengan demikian, informasi yang beredar menjadi berimbang.
Ada pepatah menyatakan data ibarat darah. Informasi yang dibawa darah haruslah benar dan bermanfaat. Jangan sampai pengguna data tersesat akibat informasi yang tidak berdasar. Pengalaman pada jatuhnya pesawat Lion Air dan gempa di Palu, banyak sekali berita hoax beredar. Untunglah dari pemerintah membuat klarifikasi beberapa berita yang tidak benar. Banyak juga pengguna yang sudah termakan isu dengan menyebarkan berita tidak benar tersebut. Tetapi klarifikasi dari pihak netral menjadikan penyebaran berita hoax menjadi berkurang.
Adalah hak setiap orang untuk mengetahui informasi yang benar. Hal ini menjadi tugas seluruh warga negara untuk hanya memberitakan yang benar. Jika hal itu sudah dilakukan maka kesejukan kampanye pilpres bukan hanya isapan jempol.
