SULTRAKINI.COM: WAKATOBI – Sejumlah Aliansi Pemuda Mahasiswa Wakatobi, Sulawesi Tenggara nyaris bentrok dengan personel Satpol PP saat menuntut pertanggungjawaban Bupati Wakatobi, Haliana atas pekerjaan pengembangan Pelabuhan Pangulubelo Wanci yang diduga tidak memiliki dokumen lingkungan, Selasa (30 Agustus 2022).
Aliansi pemuda mahasiswa Wakatobi terdiri dari berbagai organisasi, yaitu Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulawesi Tenggara (Ampara Sultra), Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ), serta Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN).
Aksi tersebut nyaris bentrok karena Bupati Haliana tidak pernah menemui mereka sehingga massa aksi memaksa masuk ke Kantor Bupati Wakatobi. Bahkan untuk menerobos barikade personel Satpol PP, beberapa pengunjuk rasa naik melompati pagar kantor Bupati sehingga terjadi kejar-kejaran di halaman kantor tersebut.
Tindakan ini tidak berlangsung lama dan tidak sampai masuk ke ruang Kantor Bupati Wakatobi sebab Satpol PP berhasil menghentikan mereka. Pintu masuk kantor bupati langsung ditutup dan dijaga oleh sejumlah orang yang diduga preman.
Hingga pukul 12.30 Wita, Bupati Wakatobi belum menemui massa aksi. Merekapun langsung bergesar ke Mapolres Wakatobi. Mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan lantaran dijaga oleh personel diduga preman tersebut.
“Ayo kita ke Polres Wakatobi saja meminta Bupati Wakatobi segera diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam proyek pengembangan pelabuhan. Jangan kita demo di sini lagi nanti kita dikejar preman lagi,” ucap orator aksi, Ipul.
“Ada apa dengan daerah ini, kita selalu dibungkam dengan premanisme. Sebagai pimpinan daerah Bupati Wakatobi Haliana harusnya menemui warga dan mendengarkan aspirasinya bukan, malah diintimidasi,” sambungnya.
Salah seorang orator aksi, Emen Lahuda menduga Bupati Wakatobi Haliana ikut terlibat dalam penyuplaian material galian C hingga “beking” proyek pengembangan Pelabuhan Pangulubelo.
“Kami menduga ada persekongkolan jahat antara Bupati Wakatobi Haliana dan oknum kontraktor pengembangan Pelabuhan Pangulubelo karena beberapa kali kami demo, dia (Bupati Wakatobi) selalu menghindar. Bahkan pernah kami lagi berorasi, malah dia joget-joget,” ucap Emen Lahuda.
Sementara itu, Kasat Pol-PP Wakatobi, Juliadin menerangkan Bupati Haliana belum menemui massa lantaran sementara mengikuti rapat virtual bersama pemerintah pusat.
Sebelumnya Bupati Wakatobi Haliana menyatakan, pihaknya tidak memiliki kewenangan mengawasi proyek tersebut karena Pelabuhan Pangulubelo berstatus nasional dan pekerjaan proyek bersumber dari anggaran Kementerian Perhubungan.
Begitu pula dengan material galian C yang didatangkan dari luar daerah, Pemda Wakatobi tidak punya kewenangan mengawasi persoalan itu.
“Persoalan seperti apa statusnya (galian C) yang dibawa ke sini, kita tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan Syahbandar, KP3,” jelasnya. (B)
(Baca juga: Pengembangan Pelabuhan Pangulubelo Wakatobi Diporsikan Rp 16 miliar)
(Baca juga: Material Galian C Pengembangan Pelabuhan Pangulubelo Disoroti, Bupati Wakatobi Nyaris Bentrok dengan Demonstran)
(Baca juga: Operasional Pelabuhan Pangulubelo Dihentikan Mulai Juli Hingga Desember 2022)
Laporan: Amran Mustar Ode
Editor: Sarini Ido
