SULTRAKINI.COM: KONAWE – Dugaan penyimpangan PNS hasil penjaringan K2 Konawe tahun 2014 terkuak. Hal yang mengejutkan, sekitar 600 lebih PNS tersebut lolos karena menggunakan surat keterangan (SK) honorer bodong.
Temuan tersebut disampaikan, Direktur LSM Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Konawe, Muh. Hajar, Senin (1/08/2016). Pria tersebut mengatakan, tanggal 26 Juli lalu ia ke Jakarta. Di sana Hajar membawa laporan dugaan penyimpangan tersebut ke Kemenpan-RB, Mabes Polri dan KPK RI.
Isi laporan Hajar menyebut, sebanyak 816 K2 Konawe yang lolos pada penjaringan tahun 2014 tidak semuanya memenuhi syarat. Kata dia, K2 yang lolos dan murni telah mengabdi minimal sejak 1 Januari 2005 hanya ada 200 orang. Sebagian besarnya adalah K2 yang menggunakan SK bodong.
“Karena SK-nya bodong, berarti berarti di sana terjadi pemalsuan dokumen. Dan itu sudah mengarah ke ranah pidana. Hal inilah yang menjadi laporan saya ke Kepempan-RB, Mabes Polri dan KPK,” jelasnya.
Hajar mengungkapan, pihaknya telah melakukan penelusuran lapangan untuk validasi data PNS K2 yang menggunakan SK bodong tersebut. Sebagai contoh, di kantor UPTD Kecamatan Uepai ada K2 yang lolos berinisial B. Berdasarkan hasil verifikasi Formasi, yang bersangkutan tidak pernah berkantor. Namun namanya tiba-tiba terangkat jadi PNS jalur honorer K2.
Temuan lain lanjut Hajar, ada salah seorang dokter berinisial FF. Dokter tersebut lahir pada tanggal 28 Mei 1988. Jika ia mengabdi minimal sejak 1 Januari 2005, maka usia yang bersangkutan baru 17 tahun. “Pertanyaannya, adakah dokter yang berusia 17 tahun. Setahu saya seumuran itu, anak tersebut masih SMA,” terangnya.
Selain itu, ada juga temuan dokter titipan. Dokter EE misalnya, sesuai SK bertugas di Kecamatan Soropia. Namun setelah dicek nama tersebut tidak pernah ada di sana.
Hajar menerangkan, dari jumlah 816 PNS yang diidentifikasi, pihaknya sudah memverifikasi 40-50 persen. Data tersebut yang katanya, akan ia bawa lagi ke Jakarta dalam waktu dekat ini.
“Setelah ini, dari Kemenpan-RB berjanji akan menurunkan timnya. Kami harap ini bisa dilakukan, sehingga bisa membawa angin segar bagi K2 yang selama ini mengabdi di berbagai kantor instansi pemerintah,” tandasnya.
