Iklan Clarion
Festival Pesona Budaya Tua Buton

Bawaslu Mubar Cap Tangan, Tolak Politik Uang

SULTRAKINI.COM: MUNA BARAT – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Muna Barat menyatakan komitmennya untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Komitmen itu guna mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang bermartabat.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan jalan santai dengan jarak sekitar 2 kilometer dari Tugu Jeruk Kambara sampai di You mee cofee yaitu tempat berlangsungnya acara, Rabu (14/2/2018) pagi.

Jalan santai ini juga diikuti Ketua dan Anggota Panwaslu Mubar, LM Yasri, Ishak, dan Waode Muniati Rigato,  Wakapolres Muna Kompol Yusuf Mars, serta unsur Forkompimda, partai politik, elemen pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, panwaslu kecamatan, panwaslu desa/kelurahan, pemilih pemula, dan sejumlah stakeholder lainnya.

Ketua Panwaslu Mubar, LM Yasri, kegiatan ini juga bertujuan untuk melawan politik uang dan isu SARA  jelang pilkada serentak 2018. Ia berharap, dari peneyelenggara maupun masyarakat untuk berkomitmen menolak dan melawan politik uang dan isu SARA.

“Politik dan isu SARA dapat merusak demokrasi dan moral bangsa. Mari kita bersama-sama untuk mencegah politik haram itu agar bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan bermartabat bukan karena uangnya. Tak jarang pemimpin bisa terjerat kasus korupsi, karena ia telah menghabiskan uangnya saat pilkada. Karena di saat ia menjabat harus mengumpul uang untuk mengembalikan uang yang ia telah habiskan saat pilkada,” katanya.

Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan cap tangan bersama unsur stakeholder yang hadir pada kegiatan tersebut. 

Kata Yasri, simbo ini juga bagian dari pencegahan terhadap isu daratan dan kepulauan. “Kita jangan melihat disitunya, tetapi kita lihat visi misi dari paslon tersebut untuk menuju Sultra yang baik,” tambah dia. 

Koordinator Penanganan Hukum dan Pelanggaran mengajak masyarakat luas untuk mengawal pesta demokrasi bersama Panwas Kabupaten Mubar dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran money politic dan Politisasi Sara yang kemungkinan terjadi.

Sementara Waode Muniati Rigato mengatakan, Dalam pilkada semestinya yang diadu adalah konsep, gagasan, program, bukan politik uang dan isu SARA, kalau hal ini terjadi bisa memecah belah demokrasi ini. Sebab kata dia, Pilkada adalah bentuk legitimasi pemimpin yang sah dan demokrasi karena dipilih oleh masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. 

Kata dia, masyarakat memiliki kewajiban untuk menggunakan hak pilih pada pilkada dengan jujur dan adil tanpa dirusak politik uang. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat kepala daerah yang punya integritas, bersih, dan amanah. Memilih pemimpin harus dengan nurani bukan karena diberi uang.

“Pilkada keren, ayo tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakan keadailan pemilu,” tegas Muniati.

Laporan: Akhir Sanjaya

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.