Iklan Clarion

Tak Didukung Pemda, Kodim Muna Putuskan Hubungan, Pengamanan PSU Tanpa Tentara

SULTRAKINI.COM: MUNA – Hubungan Komando Distrik Militer (Kodim) 1416/Muna dengan pemerintah daerah Kabupaten Muna saat ini sedang tidak harmonis. Komandan Kodim kecewa terhadap Pemda, yang terkesan mengabaikan dan tak mendukung kinerja intitusi militer itu. Akibatnya, Dandim memutuskan hubungan dengan Pemda Muna.Penyebabnya, pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) tahap pertama Maret 2016, Pemda tidak mencairkan dana pengamanan untuk Kodim. Sementara institusi lainnya seperti penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu hingga Kepolisian (Polres Muna), dicairkan dengan nominal yang lumayan besar.Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Muna, Hj. Ratna Ningsih pekan lalu mengatakan, bahwa dana untuk Kodim Muna pada PSU jilid I belum dicairkan, karena pihak Kodim mengajukan usulan pendanaan nanti setelah selesai pelaksanaan PSU kala itu. Sehingga sampai PSU jilid II ini, dana untuk Kodim belum diberikan.Hal itu dibantah Dandim 1416/Muna, Letkol. Arh Hendra Gunawan. Kata dia, pernyataan Kadis PPKAD itu berbeda dengan kenyataan.“Terus terang saya sebagai Dandim tidak pernah menerima dana sepeser apapun terkait PSU tahap I. Disana (Pemda.red) disampaikan bahwa kami mengajukanya sesudah PSU, itu tidak benar, bukan begitu ceritanya,\” ujarnya kepada SULTRAKINI.COM, Senin (16/5/2016)Letkol Hendra menjelaskan, sebelum PSU tahap I dilaksanakan, dia bersama pejabat Dandim lama pernah bertemu Pj Bupati Muna untuk mengajukan kebutuhan dana terkait pengamanan PSU. Kodim lantas berkoordinasi dengan Polres Muna, dan mengajukan usulan 30 persen dari dana yang diajukan Polres. Usulan kedua lembaga itu lalu diajukan bersamaan ke Pemda saat itu.Menjelang pelaksanaan PSU, lanjut Dandim, pihak Kodim selalu berkoordinasi dengan pihak Pemda. Mereka mendapat informasi, bahwa dana untuk Polres telah dicairkan sementara bagi Kodim tidak.“Kami selalu aktif bertanya kapan pencairannya, lalu kami disampaikan nanti dan nanti. Pada hari Sabtu tanggal 21 Maret, di Rujab Bupati berkumpul bersama-sama untuk menyampaikan kegiatan PSU dilaksanakan di tanggal 24 Maret. Dan pada saat itu di Rujab, pak Kapolres menyampaikan kalau mereka sudah menerima anggaran dari pemerintah daerah. Kemudian bertanya kepada saya, lalu saya bilang nanti saya cek. Setelah saya cek kepada staf kami, staf kami menyatakan tidak ada sepeser pun dana dikucurkan kepada kita,” ungkapnya.Dandim kemudian mempertanyakan kepada pihak Badan Kesbangpol Muna terkait dana itu. Kepala Badan Kesbangpol mengatakan bahwa dana Kodim melekat di Polres. Dandim pun meminta agar Kepala Kesbangpol menghubungi dan menyurati pihak Polres, untuk menyampaikan bahwa dana pengamanan Kodim melekat di Polres.“Sementara saya tau tidak ada dana kami yang melekat di Polres. Karena kita masukan sendiri-sendiri. Sehingga kami sampaikan kepada Kesbang, kalau memang ada di Polres, bapak tolong dong telpon Kapolres sampaikan kalau ada dananya kami dititip disana, tetapi tidak dilakukan juga. Kalau tidak telpon, minimal bapak buat surat yang menyatakan bahwa ada dana kami di Polres, itupun juga tidak dilakukan,\” beber Hendra.Pihak Kodim kemudian mengutus staf menemui Kadis PPKAD, Ratna Ningsih, sampai tiga kali mempertanyakan dukungan dana kepada Kodim.\”Tetapi selalu dipending-pending. Katanya, nanti pak, nanti pak, pasti akan didukung. Kan lucu kita ngajukan sama-sama, Polres didukung kami tidak didukung. Ini kan lucu, dimana dananya itu,” ujarnya.Karena merasa tugasnya bukan untuk mencari uang, Dandim memutuskan agar menghentikan upaya mempertanyakan dana dukungan pengamanan PSU tersebut. Namun dia mengejar surat pernyataan bahwa tidak ada dukungan dana dari Pemda. \”Kami mengusulkan tapi tidak terima dana, saya pertanyakan tapi juga tidak ada jawaban yang pasti, sehingga wajar dong kalau memang tidak ada dananya saya minta suratnya. Itu pun sampai detik ini tidak pernah ada satu surat pun dari Pemda yang menyatakan bahwa tidak ada dana yang dikucurkan kepada Kodim. Dan saya yakin dana itu ada, tapi pertanyaannya kenapa sampai tidak turun,” kesal Hendra.Akibatnya, Dandim menarik seluruh pasukannya dari lapangan saat pelaksanaan PSU jilid I tanggal 24 Maret 2016, dan hanya bersiaga di markas Kodim. Dia juga menyampaikan kepada Komandan Korem 143 Halu Oleo, bahwa anggota Kodim tidak dilibatkan karena tidak ada dukungan dana dari Pemda Muna.“Saya membuat surat kepada Danrem 25 Maret tentang kegiatan PSU, Kodim tidak dilibatkan karena tidak ada bukti keterlibatan secara administrasi, hal ini disebabkan tidak ada dukungan dana dari Pemda kepada Kodim. Sehingga kami selaku Kodim tidak terlibat dalam pengamanan PSU dan segala proses setelah itu. Kami hanya melaksanakan siaga di tempat. Ini berita yang sebenarnya dan saya berani bertanggungjawab,” tegas Hendra.Dandim juga menjelaskan, Dinas PPKAD pernah mengundang Kodim untuk rapat bersama dengan lembaga lainnya terkait usulan dana. Namun tidak dihadirinya, karena merasa tersinggung dengan etika persuratan Pemda yang ditandatangani Sekretaris Daerah, yang dinilainya tidak etis.Pasalnya, urutan undangan untuk Muspida seolah \”menganaktirikan\” Dandim. Nama Dandim disimpan di urutan paling bawah setelah Ketua KPUD, Ketua Panwas, Kapolres, dan Ketua Pengadilan. Dandim lantas menghubungi Pj Bupati terkait ketersinggungannya itu.
\”Sehingga saya lapor dan telpon pak Pj Bupati, saya terima undangan pak Sekda yang tandatangan dan terus terang saya merasa tersinggung. Ini orang sudah berdinas di lembaga pemerintahan sekian lama masa tidak tau etikan penulisan, akhirnya karena itu saya tidak datang,\” klarifikasinya.Seharusnya, lanjut Dandim, karena dia tidak datang maka hasil pertemuannya juga mesti disampaikan kepada Kodim. Sayangnya, pihak Pemda melepas begitu saja tanpa memberi tahu apa yang harus dilakukan Kodim terkait dana pengamanan.\”Kalau memang ada hasil sidangnya seperti apa kasi tau dong ke kita, tapi dilepas begitu saja.
Memang saya tidak hadir karena undangannya salah. Usulan tersebut, kami sudah usulkan di meja pak Bupati, namun selama hampir 18 hari usulan tersebut masih ada di meja pak PJ,” kesal Dandim.Karenanya, untuk dana pengamanan PSU tahap II pihak Kodim tidak akan mengusulkan tanpa ada permintaan dari Pemda. “Untuk pelaksanaan PSU tahap II kami tidak akan mengusulkan berapapun juga, kecuali adanya permintaan. Karena saya tidak mau ada inisiatif seperti yang pertama, saya punya harga diri. Kesannya kami mengemis-mengemis,\” tegasnya.

\”Saya tidak butuh duit, kalau hanya duit begitu saya punya. Kecuali ada permintaan maaf dari pemerintah daerah, tetapi sampai hari ini tidak ada satupun permintaan maaf dari Pemda baik klarifikasi maupun penjelasan apapun juga,\” imbuh Hendra.Dandim merasa dipermainkan oleh Pemda sehingga tersinggung. Kodim pun memutuskan mengembalikan seluruh aset Pemda Muna termasuk mobil dinas. Sebab Kodim mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa Pemda. \”Karena terus terang, Pemda sekarang membutuhkan kita. Kami waktu itu mengusulkan dana kegiatan tentang Pilkada, malah kami diberikan tentang kegiatan rehab Pos POM sebesar Rp650 juta dan dana karya bakti sebesar Rp400 juta,\” ungkapnya.\”Dana ini saya tolak semua, karena ini bukan peruntukannya. Kita minta dana Pilkada, ngapain dikasi dana yang lain, sehingga kami tidak mau. Dan hubungan kami dengan Pemda selesai. Kami akan berhubungan dengan pemerintahan yang baru nanti. Dan karena (usulan) dana ini saya tarik, maka menjadi penghalang bagi Kepala Kesbang, karena dana itu melekat di Kesbang,\” sambungnya.\”Harapan saya, tolong bekerja dengan benar, jangan menyalahgunakan jabatan. Kalau memang itu hak ya diberikan, diperuntukan sesuai ketentuanya. Jangan dimain-mainkan untuk kepentingan,” pungkas Hendra.  Editor: Gugus Suryaman

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.