SULTRAKINI.COM: BURANGA- Sekali pun sudah diujung tanduk, tak ada kata menyerah bagi anggota DPRD Buton Utara (Butur) untuk menuntaskan pembahasan KUA/PPAS 2017. Bila perlu, mereka siap lembur sampai pagi untuk menjalankan amanah rakyat.
Sikap anggota DPRD Butur tersebut sebagai isyarat bahwa kepentingan rakyat dan daerah harus diutamakan. Apalagi KUA/PPAS tersebut nantinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2017.
Para pimpinan DPRD Butur menyadari, bahwa keterlambatan pembahasan KUA/PPAS ini disebabkan adanya perubahan atau pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimana dewan baru saja menyetujui terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.
Namun begitu, DPRD berharap apa yang dihasilkan dalam pembahasan KUA/PPAS nanti merupakan rumusan dari RPJMD bupati. Dimana pada tahun 2017 lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan kemakmuran masyarakat.
Wakil ketua DPRD Butur, Sujono mengatakan, pembahasan KUA/PPAS yang telah dikejar dead line waktu tidak akan mengurangi kualitas APBD 2017. Sebab, harapan dewan dan pemerintah sama, bahwa APBD 2017 harus pro rakyat.
“Kalau dibilang terlambat, sudah sangat terlambat. Tapi harapan kami, apa yang dihasilkan nanti merupakan penjabaran dari RPJMD bupati,” kata legislator Golkar ini.
Senada diungkap, wakil ketua DPRD Butur lainya, Abdul Salam Sahadia. Ia menuturkan, agar program-program prioritas tahun ini, mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ini harus ril,” tegas legislator Demokrat ini.
Salam mengakui, pembahasan KUA/PPAS sudah terlambat dari jadwal. Namun dalam rangka perbaikan-perbaikan untuk kepentingan daerah, maka harus dibahas secepatnya, tanpa menghilangkan substansi program-program pro rakyat.
Menurutnya, bukan hanya kerja maraton, tapi anggota DPRD juga harus lembur untuk menyelesaikan KUA/PPAS dan APBD 2017. “Bila perlu kita lembur sampai pagi, demi rakyat dan daerah,” pungkasnya.
Ditanya soal kegiatan fisik, Salam berpendapat jalan harus jadi prioritas utama. Sebab, jalan bisa jadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Segera pemerintah daerah menuntaskan jalan-jalan yang belum diselesaikan tahun 2016, seperti poros Wa Ode Buri-Labuan,” tandasnya.
Ditempat yang sama, ketua DPRD Butur, Muh. Rukman Basri Zakariah berharap program-program yang dihasilkan di tahun 2017 betul-betul untuk kepentingan rakyat. Sehingga aspirasi yang diserap DPRD berjalan sesuai harapan masyarakat.
Menurut Rukman, jalan dan jembatan harus jadi prioritas dalam kegiatan fisik. Sebab, ke duanya merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi masyarakat Butur.
Selain itu, sambung legislator PAN ini, pertanian juga harus ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan-lahan persawahan. Tentunya ini harus ditunjang dengan instrumen-instrumen pendukung, seperti irigasi. “Dalam hal ini juga merupakan visi misi bupati,” terangnya.
Ia menambahkan, pendidikan dan kesehatan juga masuk dalam agenda prioritas, karena posisinya berada dalam urusan wajib. Kalau pendidikan dan kesehatan itu urusan wajib. Tidak boleh diganggu karena diatur dalam undang-undang,” paparnya.
Rukman menegaskan, aspirasi yang diserap DPRD, baik itu dalam kegiatan reses, kunjungan lapangan atau pun masukan-masukan dipinggir jalan yang bersifat membangun akan diperjuangkan dalam pembahasan APBD 2017.
“Itulah yang akan kita kawal bersama teman-teman di DPRD. Kalau pun misalnya, aspirasi itu sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak terakomodir dalam program 2017, maka disitulah fungsi DPRD untuk membahasnya,” terangnya.
Laporan: Hartonuary
