SULTRAKINI.COM: KENDARI - Dunia pendidikan di Pulau Kabaena Kabupaten Bombana, makin memprihatinkan. Di pulau yang kaya akan tambang nikel itu ditemukan terjadinya Malapraktik Pendidikan, sehingga siswa-siswi di daerah itu tak mendapatkan pengajaran yang memadai. Penyebabnya, guru yang mengajar belum memenuhi standar tenaga pendidik.
Malapraktik Pendidikan Ditemukan di Kabaena
Anggota DPRD Provinsi Sultra Rasyid (tengah) bersama anggota DPRD Bombana Aflan (berdiri) saat melakukan reses di Kabaena. (Foto: ist/SULTRAKINI.COM)

Anggota DPRD Provinsi Sultra, Rasyid, menemukan adanya Malapraktik Pendidikan itu saat melakukan reses pada 10-12 Oktober 2017. Di Kabaena, kata dia, jumlah guru pegawai negeri sipil sangat kurang, terutama untuk jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama. Parahnya, guru PNS yang hanya satu atau dua orang per sekolah itu, dipindahkan ke daratan Bombana. Akibatnya, murid SD dan SMP di Kabaena diajar oleh guru honorer lulusan SMA atau sederajat. 

"Sudah gurunya kurang, dipindahkan lagi. Nah, kalau yang ajar murid-murid ini honorer lulusan SMA, belum tentu memiliki kompetensi pendidikan yang layak sebagai tenaga pendidik. Ini berpotensi terjadi Malpraktik Pendidikan, efeknya panjang. Karena asupan didikan yang diterima sejak sekolah dasar akan terbawa-bawa sampai dewasa," ujar politikus PKS ini.

Warga antusias mendengarkan paparan anggota DPRD Provinsi Sultra saat melakukan reses di Kabaena, Bombana. (Foto: ist/SULTRAKINI.COM)

Rasyid mengungkapkan, hal itu terjadi saat mutasi jabatan dengan Surat Keputusan Bupati Bombana nomor 266 tahun 2017 oleh Bupati Tafdil tanggal 26 September lalu. Banyak guru kompeten yang seharusnya menjadi pendidik anak-anak kepulauan yang butuh tenaga pendidik berkualitas, harus dipindahkan karena kepentingan politik sang kepala daerah.

Dia menyebutkan beberapa guru yang dimutasi berasal dari SMPN 1 Kabaena, SMPN 15 Kabaena Utara, SMPN 9 Kabaena Barat, SDN 75 Sikeli Kecamatan Kabaena Barat, SDN 112 Mapila Kecamatan Kabaena Utara, SDN 117 Wumbulasa Kecamatan Kabaena Utara dan beberapa SD serta SMP lainnya.

"Ini masalah besar, karena menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau salah pendidikan, terjadi malpraktik, dampaknya pada masa depan mereka kelak," ujar Rasyid yang kini duduk di Komisi III DPRD Provinsi Sultra. 

Dia berharap, persoalan ini diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. Sebab pendidikan sangat penting adanya. Jenjang sekolah dasar dan SMP masih dibawah urusan pemerintah kabupaten, sehingga yang dapat menyelesaikannya adalah Pemda Bombana sendiri.

Tanggapan Anda?

Facebook Conversations